PLTU fleksibel: solusi sementara Indonesia untuk mengurangi emisi batu bara, apa itu?

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai kondisi bebas emisi (net zero emission) pada 2060 atau lebih awal dengan mempercepat penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada 2040-an.

Target ini salah satunya didukung oleh kebijakan ‘pensiun dini’ sejumlah PLTU dengan kapasitas total 9,2 gigawatt (GW) pada 2030.

Masalahnya, kebanyakan PLTU yang beroperasi saat ini berusia muda, rata-rata di bawah 11 tahun. Total kapasitas dengan usia tersebut mencapai 25.157 MW. Ada juga beberapa PLTU yang masih dalam tahap konstruksi dengan kapasitas total 10.519 MW – kecil kemungkinannya untuk dibatalkan.

Upaya mengurangi penggunaan PLTU seharusnya bisa dipercepat untuk memuluskan transisi ke pembangkit listrik energi terbarukan, sekaligus memenuhi target Indonesia bebas emisi 2060 atau lebih awal.

Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah mengubah pola operasi PLTU dari yang sebelumnya beroperasi 24 jam dalam sehari untuk menopang beban dasar sistem ketenagalistrikan (baseload), menjadi hanya menopang beban puncak pada jam-jam tertentu saja (peak load).

Pola operasi yang disebut ‘PLTU fleksibel’ ini memungkinkan penambahan pasokan pembangkit energi terbarukan (ET), terutama yang berasal dari sumber-sumber energi yang suplainya bergantung pada kondisi tertentu (seperti matahari dan angin) ke dalam sistem ketenagalistrikan. Harapannya, emisi CO2 dari pembakaran batu bara untuk PLTU bisa dikurangi.

Berdasarkan kajian yang saya lakukan bersama tim Institute for Essential Service Reform, Indonesia bisa menerapkan pola operasi fleksibel. Berikut penjelasannya.

Membuat operasi PLTU menjadi fleksibel