PM Prancis Jean Castex Ingin Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Vaksin AstraZeneca

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Paris - Perdana Menteri Prancis Jean Castex, Selasa (16/3), mengemukakan keinginan untuk meningkatkan kepercayaan pada vaksin AstraZeneca dengan mendapatkan suntikan vaksin itu segera setelah pemerintahnya mengizinkan penggunaan vaksin itu lagi.

Negara Eropa itu menangguhkan vaksinasi AstraZeneca pada Senin (15/3) lalu sementara menunggu regulator Eropa untuk menghapus keraguan atas kemungkinan terjadinya beberapa efek sampingan, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (17/3/2021).

Pada usia 55 tahun tanpa punya masalah kesehatan, Perdana Menteri Jean Castex tidak masuk ke dalam kelompok yang memenuhi syarat untuk divaksinasi di Prancis. Pemerintah Prancis memprioritaskan vaksinasi bagi mereka yang paling rentan.

Namun, berbicara dengan penyiar BFMTV, Castex mengemukakan keinginannya mendapatkan suntikan AstraZeneca untuk memberi contoh.

Persiapan Lockdown Kembali?

Perdana Menteri Prancis Jean Castex (tengah) mengunjungi Kota Lille di Prancis, Senin (3/8/2020). Otoritas Prancis memerintahkan warga untuk mengenakan masker di tempat umum outdoor saat penyebaran COVID-19 semakin cepat dan jumlah pasien kembali melonjak. (Xinhua/Sebastien Courdji)
Perdana Menteri Prancis Jean Castex (tengah) mengunjungi Kota Lille di Prancis, Senin (3/8/2020). Otoritas Prancis memerintahkan warga untuk mengenakan masker di tempat umum outdoor saat penyebaran COVID-19 semakin cepat dan jumlah pasien kembali melonjak. (Xinhua/Sebastien Courdji)

Castex menambahkan bahwa ia ingin menunjukkan kepada sesama warganya "bahwa vaksinasi adalah pintu keluar dari krisis ini."

Perdana menteri dari negara pusat mode itu juga dengan jelas mempersiapkan wilayah Paris untuk kemungkinan lockdown atau karantina wilayah, tampaknya diberlakukan di Pas de Calais dan Alpes Maritime, meskipun ia tidak memberikan rinciannya.

Castex menyatakan pemberlakuan lockdown kembali sudah disiapkannya dan langkah yang diusulkannya itu akan dibahas dalam pertemuan pemerintah pada Rabu (17/3).

Saksikan Video Berikut Ini: