PN Jaksel Gelar Sidang Lanjutan Gugatan eks Pengacara Bharada E ke Kapolri Sigit

Merdeka.com - Merdeka.com - Mantan pengacara Bharada E alias Richard Eliezer, Deolipa Yumara tengah bersiap kembali menjalani sidang perdata terkait gugatan terhadap para tergugat Bharada E alias Richard Eliezer, Ronny Berty Talapessy (kuasa hukum baru), dan Kapolri, Kabareskrim, Mabes Polri.

Adapun gugatan perdata ini, adalah sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya sidang ditunda karena adanya kekeliruan dalam kelengkapan berkas administrasi dari penggugat Deolipa dan M.Burhanuddin.

"Ini sidang yang kedua, sidang yang pertama memang kita ajukan ke alamatnya si pengacara baru tapi tidak datang karena dia sudah pindah kantor. Kita undang juga Eliezer dia tidak datang, kita undang juga Kabareskrim juga ga datang," ucap Deolipa kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

Karena telah melengkapi kekeliruan berkas, Deolipa berharap para tergugat bisa menghadiri sidang kali ini. Agar persidangan nanti ada perlawanan dari pihak tergugat.

"Jadi harusnya panitera sudah memanggil yang bersangkutan dan harusnya hari ini datang. Kalau tidak datang ditunggu sidang berikutnya, kalau ga datang lagi yaudah jalan tanpa mereka. Itu bagus kalau tanpa kehadiran mereka kan berarti tanpa perlawanan, sehingga bisa diputus," ucapnya.

Karena jika para tergugat tidak hadir, lanjut Deolipa, materi pokok gugatan sebagaimana tertuang dalam petitum bisa lantas dikabulkan majelis hakim. Termasuk kembalinya Deolipa sebagai kuasa hukum Bharada E.

"Kami bisa menjadi kuasa hukum si Eliezer lagi, karena tidak ada perlawanan kan artinya bisa diterima. Makannya kita tunggu nih harusnya ada kuasa dari Kabareskrim, kuasa dari Eliezer dan kuasa dari Ronny Talapessy kalau mereka tidak datang sendiri," kata dia.

"Kalau mereka datang sendiri sebagai subject hukum ya bagus, datang supaya kita bisa memberikan argumentasi hukum. Nah sekarang kita lagi nunggu kehadiran mereka," lanjutnya.

Diketahui, untuk gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terdaftar dalam nomor perkara no 753/Pdt.G/2022/ PN.JKT.SEL. Namun saat sidang perdana majelis hakim menunda karena adanya kebutuhan pelengkapan berkas.

"Sidang ditunda satu minggu, hari Rabu, 14 September 2022," kata Hakim Ketua Siti Hamidah, Rabu (7/9).

Penundaan sidang dikarenakan masih kurang lengkapnya dokumen atau legal standing dalam gugatan tersebut. Salah satunya yakni alamat dari Ronny Berty Talapessy.

"Memberikan kesempatan kepada pihak penggugat agar memperbaiki alamat tergugat dua dan melengkapi legal standing dari kuasa penggugat," ujarnya.

Materi Gugatan Perdata

Sekedar informasi jika dalam gugatan ini, tercatat ada tiga pihak tergugat. Mereka adalah Bharada Richard alias E, Ronny Talapessy selaku kuasa hukum Bharada E saat ini, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

"Intinya alasan kami menggugat adanya suatu dugaan penandatanganan surat kuasa baru, penandatangan pencabutan kuasa di bawah tekanan yang pertama," sebut Deolipa.

Faktor selanjutnya, kata Deolipa, surat pencabutan kuasa tersebut cacat formil. Kemudian, tidak ada alasan pembenaran atau dugaan pengosongan tanda tangan atau ada dugaan tanda tangan palsu.

"Tuntutan kami adalah intinya sih kami minta tetap saja kami sebagai pengacaranya yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata dia.

Atas gugatan itu, Deolipa berharap nantinya hakim menyatakan surat pencabutan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku tergugat I bisa dibatalkan batal demi hukum. Dan tergugat III sebagai itikad jahat dan melawan hukum

Bahkan, Deolipa juga menggugat ketiga pihak tergugat untuk membayar uang sebesar Rp15 miliar. Nilai tersebut guna membayar upah Deolipa dan Burhanuddin sebagai pengacara sebelumnya.

"Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp15 miliar," sebutnya. [rhm]