PN Jaksel Tolak Praperadilan Mardani Maming

Merdeka.com - Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak praperadilan yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Praperadilan ini terkait pengujian keabsahan penetapan tersangka terhadapnya.

Diketahui, KPK sebelumnya telah menjerat Mardani Maming dalam kasus suap serta disangkakan menerima gratifikasi saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu.

"Menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/7).

Dalam praperadilan itu, seluruh permintaan Mardani Maming telah ditolak. Hakim menilai lembaga antirasuah sudah sesuai prosedur dalam menetapkan Mardani sebagai tersangka.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperintahkan untuk melanjutkan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu yang menjerat Mardani Maming.

Dengan adanya putusan ini, Mardani Maming masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya. Selain itu, untuk status buronannya juga masih berlaku.

Selanjutnya, Hakim menilai praperadilan Mardani Maming telah masuk ke dalam pokok perkara. Seharusnya, protes itu dilancarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Menetapkan biaya perkara nihil," jelasnya.

KPK sebelumnya menjerat Mardani Maming dalam kasus suap dan disangkakan menerima gratifikasi saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu. Namun penetapan tersangka itu dilawan Mardani Maming dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 27 Juni 2022 lalu.

KPK menyatakan praperadilan yang diajukan Mardani Maming tak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jakarta Selatan.

Ali mengatakan praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Termasuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan.

Selain itu, KPK juga menyatakan mempunyai bukti mantan Bupati Tanah Bumbu itu menerima suap izin usaha pertambangan (IUP) mencapai lebih dari Rp104 miliar. Hal itu diungkapkan anggota Tim Biro Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin saat menanggapi gugatan praperadilan Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (20/7).

"Yakni tanggal 20 April 2014 sampai dengan 17 September 2021, dengan rincian akumulasinya Rp 104.369.887.822," kata Burhan di ruang sidang PN Jaksel.

Burhan mengatakan, KPK telah mengantongi bukti permulaan yang ditemukan penyelidik dalam kasus Maming. Uang itu disalurkan sejak 20 April 20154 hingga 17 september 2021 atau selama tujuh tahun.

KPK meyakini terdapat alat bukti untuk menjerat Mardani H Maming sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait penerimaan izin pertambangan senilai Rp104,3 miliar.

Penyelidik KPK menemukan fakta ada dugaan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT PCN yang dilakukan Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu. Padahal itu bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel