PNS Diingatkan untuk Netral Saat Pemilu 2024

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), melakukan penandatanganan Keputusan bersama Netralitas pegawai ASN. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua ASN Agus Pramusinto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dan Plt. Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni mengatakan, diselenggarakannya acara ini karena ada komitmen bersama antara lima instansi untuk mengawal jalannya pemilihan umum yang akan berlangsung tahun 2024.

"Sebetulnya tidak dikawalpun, ASN sudah ada azas netralitasnya di Undang-undang nomor 5 tahun 2014 sudah disampaikan bahwa ASN tidak boleh berpihak, tidak boleh malakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan identitas keberpihakan kepada kontestan Pemilu dan Pemilukada," jelas Alex dalam penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN, Kamis (22/9).

Oleh karena itu, dari tahun ke tahun sebetulnya sudah ada komitmen-komitmen dari instansi terkait untuk mengawal dan memastikan ASN tetap netral di dalam menyelenggarakan negara, dalam konteks pemilu dan pemilukada maupun pemilihan Presiden dan wakil presiden.

Pasca penandatanganan ini, pihaknya akan melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh ASN dan para pembina kepegawaian maupun pejabat yang berwenang, dan menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar netralitas ini.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sangat penting dalam upaya dalam mewujudkan birokrasi yang netral. Dibutuhkan ASN yang bisa mendukung agenda pemerintah, salah satunya adalah pemilihan umum yang akan digelar, dan tahapannya sudah ditentukan oleh Bawaslu dan Kemendagri.

"Oleh karena itu bapak Presiden sering menyampaikan bahwa birokrasi itu itu bukan hanya soal timpukan kertas, birokrasi itu harus melayani dan berdampak. Melayani ini macam-macam, yang paling pertama senyum saja ketika ada orang yang datang ke kantor Pemda, saya bilang ke pegawai kalau ada tamu yang datang tanya duluan mau ngurus apa. Itu yang paling sederhana," kata Azwar Anas.

Menurutnya, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat pemilihan umum bisa merugikan negara, Pemerintah, dan masyarakat. "Karena apabila ASN tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional, dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional tidak akan tercapai dengan baik," jelasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]