Polda Metro Jaya Tindak 103 Perusahaan Langgar PPKM Darurat

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya mengklaim telah menindak ratusan perusahaan nonesensial dan nonkritikal yang melanggar aturan PPKM Darurat. Perusahan-perusahaan tersebut kedapatan belum menerapkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 100 persen.

Hal itu didapati saat petugas melakukan patroli menyisir perkantoran nonesensial dan nonkritikal yang tetap beroperasi selama masa PPKM Darurat. Ratusan perusahaan itu terjaring dalam dua hari penyisiran, yaitu pada Senin dan Selasa 5-6 Juli 2021.

"Hasil Operasi Yustisi sejak Senin dan Selasa bersama TNI-Polri dan Pemerintah Daerah, ada sekitar 103 perusahaan yang non-esensial dan non-kritikal yang ditindak dalam rangka Operasi Yustisi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/7/2021).

Buntutnya, kantor perusahaan-perusahaan ini lantas disegel atau ditutup sementara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Disegel sementara oleh Pemerintah Daerah," kata Yusri.

Tetapkan 3 Tersangka dari 2 Perusahaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidak perusahaan pelanggar PPKM Darurat. (Foto: Instagram @aniesbaswedan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidak perusahaan pelanggar PPKM Darurat. (Foto: Instagram @aniesbaswedan)

Dari sejumlah perusahaan yang ditindak tersebut, kata Yusri, dua di antaranya berlanjut ke proses pidana.

Mereka adalah PT Dana Purna Investama dan PT Loan Market Indonesia, yang merupakan sister company dari PT Ray White Indonesia. Dari kasus dua perusahaan itu polisi menetapkan tiga tersangka, dua dari PT DPI dan satu dari PT LMI.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel