Polda Metro: Kanit Reskrim Penjaringan Terbukti Terima Duit dari Pelaku Judi Online

Merdeka.com - Merdeka.com - Kanit Reskrim Polsek Penjaringan AKP M Fajar terbukti melanggar kode etik usai diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Fajar telah menerima uang dari pelaku judi online.

"Hasil pemeriksaan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang jabatannya dengan mendapatkan keuntungan dari orang yang semestinya tidak perlu dilakukan," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (2/9).

Tujuh orang anggota Kanit Reskrim Polsek Penjaringan juga ikut terseret dalam pelanggaran kode etik tersebut. Nantinya ketujuh personel tersebut dan Fajar akan ditempatkan pada Tempat Khusus (Patsus).

"Kepada mereka yang terlibat ini, kita akan lakukan patsus selama 30 hari di mana mereka akan dibatasi ruang gerakan untuk komunikasi," tegas Zulpan.

Sanksi penempatan patsus tersebut baru akan berlaku pada hari Senin mendatang.

"Di SPN Lido tempatnya,"

Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan AKP Fajar bersama 7 orang lainnya, Zulpan menjelaskan akan menunggu pelimpahan berkas dan hasil rekomendasi dari pihak Mabes Polri. Adapun rekomendasi tersebut sebagai acuan untuk bentuk tindakan yang akan dilakukan.

"Nanti kan dari Mabes Polri akan melimpahkan beras perkaranya ke kita termasuk rekomendasinya rencananya hari ini akan kita terima. Penyidik Penyidik Bid Propam Polda Metro akan mempelajarinya dan akan menindaklanjuti arahan Bapak Kapolda untuk melakukan penegakan hukum kepada anggota yang melakukan pelanggaran secara tegas," katanya.

Sebelumnya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Penjaringan. Pemeriksaan dilakukan oleh Biro Pengamanan Internal (Ropaminal), Bareskrim Polri.

"Iya betul (Kapolsek dan Kanit Reskrim diperiksa) Kanit Reskrim Polsek Penjaringan diperiksa Ropaminal Divpropam," kata Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono saat dihubungi, Kamis (1/9).

Jenderal bintang dua ini menjelaskan, pemeriksaan terhadap perwira itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.

"Diperiksa Ropaminal Divpropam terkait penyalahgunaan wewenang dalam penindakan judi online," jelasnya. [rhm]