Polisi Sanksi Pidana Kantor yang Tidak WFH 100 Persen Karyawannya

·Bacaan 2 menit

VIVA – Polisi menegaskan sanksi pidana akan diberikan pada sektor perkantoran non-esensial dan non-kritikal di Ibu Kota DKI, yang masih mengharuskan karyawannya kerja secara work form office (WFO), saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

Polda Metro Jaya kembali memaparkan, menurut aturan PPKM Darurat sektor perkantoran non-esensial dan non-kritikal wajib 100 persen bekerja dari rumah atau work form home (WFH).

Jika masih ngeyel, maka mereka dianggap telah melakukan kategori tindak pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polisi Sebut Tiap Titik Penyekatan PPKM Darurat Ada Masyarakat Melawan

"Ini akan kami lakukan patroli dan cek apakah dipatuhi atau tidak. Kalau tidak, saya terapkan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit terhadap yang bersangkutan karena sudah menghalangi upaya penanggulangan wabah penyakit," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat di Markas Polda Metro Jaya, Senin 5 Juli 2021.

Kata dia, hal yang sama dilakukan pada pelaku usaha non-esensial dan non-kritikal. Selama tiga hari PPKM Darurat berjalan, ada lima usaha seperti spa hingga kafe yang diberi sanksi pidana sebagai buntut melanggar aturan.

"Penegakan hukum untuk menjamin kalau itu sudah berjalan dengan tertib bagus, supaya penanggulangan bisa berjalan efektif," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi pada Kamis, 1 Juli 2021 menyampaikan pengumuman diberlakukannya PPKM Darurat menyusul makin meningkatkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dan merebaknya varian baru Corona Delta.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana disiarkan via YouTube Sekretariat Presiden.

Pembatasan aktivitas masyarakat, dilakukan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Pengaturan akan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi.

"Situasi ini membuat kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas," kata Jokowi lagi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel