Polisi Sebut Istri Munarman Tandatangani Surat Penangkapan

Agus Rahmat, Ahmad Farhan Faris
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman, diketahui oleh keluarganya.

Penangkapan dilakukan pihak Densus 88 Anti Teror di kediaman Munarman, di Perumahan Modern Hills, Tangerang Selatan pada Selasa, 27 April 2021.

“Surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan disampaikan kepada keluarga, dalam hal ini istri saudara M. Jadi disampaikan, diterima dan ditandatangani. Artinya, penangkapan M diketahui pihak keluarga,” kata Ramadhan di Mabes Polri pada Rabu, 28 April 2021.

Baca juga: Mata Munarman Ditutup, Polri: Standar Penangkapan Tersangka Teroris

Menurut dia, penangkapan terhadap Munarman setelah ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara pada 20 April 2021. Setelah itu, keluar surat perintah penangkapan pada 27 April 2021. Tentu, penetapan tersangka juga diberitahu ke Kejaksaan Agung.

“Penetapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI tanggal 20 April. Penyampaian perintah penangkapan tanggal 27 April, diketahui oleh keluarga dalam hal ini istrinya dan ada tanda tangannya,” jelasnya.

Kemudian, Ramadhan menjelaskan kenapa Munarman ditangkap jeda satu minggu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jelas dia, ada hal-hal yang harus dilengkapi oleh pihaknya terkait dengan administrasi dan operasional.

“Jadi yang keliru ketika penyidik melakukan penangkapan, kemudian besoknya baru melakukan penetapan sebagai tersangka. Penetapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung,” jelas dia.

Ia menambahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, disebutkan penangkapan kasus terorisme berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melalukan terorisme seperti diatur Pasal 28 Ayat (1).

Kemudian, Pasal 28 Ayat (2) disebutkan lagi apabila dibutuhkan akan dilakukan penambahan 7 hari. Artinya, penyidik Densus 88 memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman.

“Kami sampaikan dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah Pasal 14 juncto pasal 7 dan/atau Pasal 15 juncto Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018. Jadi jelas, bahwa proses telah dilakukan, pasal yang dipersangkakan jelas,” tandasnya.