Polisi Sebut Konflik Keraton Surakarta Sulit Dimediasi

Merdeka.com - Merdeka.com - Kapolresta Surakarta Kombes Iwan Saktiadi mengatakan pemerintah sudah berupaya untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik di Keraton Kasunan Surakarta. Meski demikian, dikatakannya, dari pihak internal tidak bersedia untuk melakukan mediasi.

"Kami sudah berupaya mediasi, tapi dari pihak internal yang memang mungkin tidak mau mediasi. Kalau saya rasa ya klarifikasi beliau-beliau yang ada di sana," ujar Iwan di sela kegiatan sidak harga pangan, Jumat (30/12).

Iwan menegaskan, pihaknya tidak mau ikut campur mengingat konflik keraton tersebut bersifat internal.

"Kehadiran kami sudah sesuai tugas pokok dan fungsi, kami dari kamtibmas. Tentu sesuai apa yang menjadi kapasitas kami," tandasnya.

Sesuai arahan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, lanjut dia, penyelesaian permasalahan tersebut agar mengedepankan restorative justice.

"Yang utama itu, Pak Kapolda juga menegaskan bahwa yang terjadi saat ini adalah konflik internal. Kita tidak akan pernah ikut di dalamnya. Itu bukan kapasitas kami," tegas dia.

Lebih lanjut Iwan meminta pihak Keraton Surakarta agar memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak lagi mempertontonkan konflik internal yang melibatkan sejumlah anggota keluarga.

"Keraton itu pusat kebudayaan, sudah seharusnya memberikan sampel yang bagus. Mempertontonkan budaya yang tinggi, bukan berkonflik seperti itu," katanya.

Sebelumnya, kubu PB XIII enggan untuk melakukan mediasi terkait konflik yang kembali memanas akhir akhir ini. Mereka mengklaim perjanjian perdamaian sudah ditandatangani tahun 2017 lalu dan tidak perlu ada lagi mediasi.

Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KRA Dani Nur Adiningrat mengatakan mediasi antara PB XIII dengan seterunya sudah terjadi melalui perjanjian perdamaian di tahun 2017.

"Di antara dari pihak tersebut ada yang nurut, karena memang abdi dalem, sentono dalem maupun rayi, termasuk putri dalem harus tunduk di dalam keraton," ucap Dani.

Terkait dengan penyelesaian permasalahan Keraton Solo, ia meminta agar tidak perlu melebar ke arah mediasi.

"Bagaimana peran serta aparatur negara ketika mengetahui ada abdi dalem yang sah bertugas atas dawuh raja di area cagar budaya terus diserang secara anarkis sampai jatuh korban. Bangsa ini kan mengedepankan penegakan hukum," tandasnya.

Di lain pihak kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) masih menunggu upaya mediasi yang ditawarkan oleh kepolisian. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, saat ditemui di Sasana Sewaka, Rabu lalu.

"Kami menunggu tawaran upaya damai dari pak Kapolresta," kata Eddy.

Sementara sambil menunggu upaya perdamaian, pihaknya membuka akses masuk Keraton Kasunanan melalui gerbang utama Kamandungan. Pembukaan pintu tersebut untuk keperluan wisatawan yang akan berkunjung. [eko]