Politik penetapan pahlawan kerap melupakan peran masyarakat biasa dalam sejarah

·Bacaan 1 menit

Setiap tanggal 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang berbagai tokoh sejarah sekaligus menetapkan tokoh baru dalam jajaran pahlawan negara.

Pada tahun ini, pemerintah menetapkan empat pahlawan baru, dari tokoh perfilman Usmar Ismail hingga tokoh Kesultanan Banten, Raden Aria Wangsakara.

Namun, beberapa sejarawan juga mengamati bagaimana politik kepahlawanan sejak era kemerdekaan hingga saat ini, serta pencatatan sejarah Indonesia secara umum, kerap mengabaikan peran warga biasa.

Sejarawan Bambang Purwanto dalam bukunya, misalnya, menyebutkan bagaimana perpustakaan institut riset KITLV Leiden di Belanda, yang memuat salah satu koleksi sejarah Indonesia yang paling lengkap pun, masih banyak fokus pada sejarah ekonomi-politik atau tokoh negara dan minim gambaran pengalaman masyarakat sehari-hari.

Studi lain menjelaskan bagaimana politik penetapan pahlawan pada Orde Baru digunakan sebagai alat ideologi untuk menanamkan kuasa negara dan jasa pihak militer – di saat banyak warga terdampak secara negatif oleh rezim tersebut.

Untuk membedahnya, pada episode podcast SuarAkademia kali ini, kami ngobrol dengan Eunike Setiadarma, mahasiswi PhD di Northwestern University, Amerika Serikat.

Nike menjelaskan berbagai pengalaman warga dan perempuan sepanjang era kolonial dan kemerdekaan yang kerap terlupakan, agenda penentuan pahlawan di era Soekarno dan Soeharto, serta langkah kedepannya untuk mengingat sejarah dengan lebih kaya.

Dengarkan lengkapnya di SuarAkademia – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel