Politikus PKS Klaim Sudah Ragukan Vaksin COVID-19 Buatan AstraZeneca

Mohammad Arief Hidayat, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah pemerintah yang menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca sampai ada keputusan dari hasil riset Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Sejak awal sudah saya pertanyakan apakah izin EUA AstraZeneca keluar melalui prosedur standar? Sebagaimana diketahui, [vaksin AstraZeneca] tidak dilakukan uji klinis terhadap vaksin tersebut di Indonesia,” kata Netty kepada wartawan, Selasa, 16 Maret 2021.

Dia juga menuntut pemerintah melakukan assesment secara menyeluruh. “Jangan sampai kita kecolongan karena tergesa-gesa memberikan izin penggunaan darurat.”

Wanita yang juga merupakan Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini menjelaskan, meski vaksin AstraZeneca diperoleh secara gratis melalui skema COVAX WHO, bukan berarti pemerintah tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas, dan kehalalannya. Semua harus transparan dan jangan ada yang disembunyikan.

Dalam pemberitaan media, dia mengingatkan, sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Bulgaria, Denmark, Islandia, dan lain-lain telah menyatakan menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan Inggris itu karena ada laporan kasus pembekuan darah dan kemungkinan efek samping lainnya.

Pemerintah, Netty memahami, memang dituntut untuk cepat dalam menuntaskan program vaksinasi tetapi jangan sampai mengabaikan aspek keamanan. “Kita sedang perang melawan COVID-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis,” ujarnya.

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan nasib 1,1 juta dosis serta 50 juta dosis vaksin AstraZaneca yang sudah didatangkan dan dibeli pemerintah. Berdasarkan informasi yang dia dapat, masa kedaluwarsa 1,1 juta dosis itu hanya sampai Mei 2021 dan sekarang sudah memasuki pertengahan Maret.

“Kejadian ini harus jadi catatan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian dan mendatangkan vaksin," ujar Netty.

"Jangan sampai karena skema vaksin gratis, kita jadi lemah dan tidak mandiri. Penting juga dijelaskan pada masyarakat apakah skema vaksin gratis COVAX-WHO ini benar-benar bantuan murni bebas syarat. Jangan sampai publik berpikir, 1,1 juta dosis gratis didapatkan karena bersedia membeli 50 juta dosis lainnya.”