Politikus PKS Singgung Latar Belakang Agama Komjen Listyo

Mohammad Arief Hidayat, Eka Permadi
·Bacaan 2 menit

VIVA – DPR akan melakukan sidang paripurna untuk mengesahkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai kepala Polri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengatakan, ada empat pekerjaan rumah yang menunggu Listyo saat menjabat kepala Polri.

Pertama, melanjutkan reformasi di Kepolisian, untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya, secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri, kata Aboebakar pada Kamis, 21 Januari 2021.

Reformasi internal Polri itu untuk menjawab persoalan yang disampaikan penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa “Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera sehingga pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya.”

Baca: Komjen Listyo Tegaskan Polri Siap Rekrut Prajurit Lulusan Madrasah

“Artinya, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya jika ada yang ‘tengak-tengok’, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri,” ujarnya.

PR kedua, menurut politikus PKS itu, mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri, mengingat pada tahun lalu banyak sekali kejadian yang membuat publik seolah tak percaya. Dia menyebut contoh skandal penerbitan surat bebas COVID-19 untuk buronan Djoko Tjandra yang ternyata diterbitkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Begitu pula dengan surat izin bepergian untuk Djoko Tjandra yang diterbitkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri.

PR ketiga, membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Aboebakar menyinggung itu karena, menurutnya, akhir-akhir ini sebagian pihak menilai Polri kurang dekat dengan umat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat.

“Jika kita lihat selama ini umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini. Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamanan seseorang, dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka bhinneka tunggal ika,” katanya.

PR keempat, kepala Polri perlu menjamin tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai catatan saja, KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran HAM sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Sebanyak 1.627 orang luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada Desember 2020.

Insiden itu, katanya, membuat DPR ditanyai oleh masyarakat, misal, mengapa Polri begitu represif terhadap penanganan demonstrasi; kenapa kasus pelanggaran protokol kesehatan sampai memerlukan pengintaian dan menyebabkan enam orang anggota laskar FPI tewas.

“Kami sendiripun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya, untuk selanjutnya, pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan, sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan makin dirasakan masyarakat,” katanya.