Politisi Demokrat Lasmi Mangkir dari Pemeriksaan Kasus Dugaan Pencucian Uang Ayahnya

Merdeka.com - Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Lasmi Indaryani mangkir alias tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 22 Juli 2022. Dia sejatinya diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya, Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

"Lasmi Indaryani (anggota DPR RI), tidak hadir karena ada kegiatan dan yang bersangkutan mengonfirmasi pada tim penyidik untuk dijadwal ulang kembali," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/7).

Sementara saksi lainnya, yakni Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin, ajudan Bupati Banjarnegara bernama Yudi, Notaris & PPAT Indrareni Gandadinata, karyawan swasta Koentro Prijatno, dan swasta Indra Perdana hadir memenuhi panggilan penyidik. Mereka diperiksa di kantor Mako Brimob Purwokerto.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan dengan dugaan adanya beberapa aset BS (Budhi Sarwono) yang dikondisikan dan disamarkan menggunakan nama pihak-pihak tertentu," kata Ali.

Lasmi Pernah Diperiksa

Sebelumnya, Lasmi pernah diperiksa KPK di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Selasa, 14 Juni 2022. Saat itu Lasmi dicecar tim penyidik soal proses penganggaran untuk pengadaan beberapa proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.

Lasmi yang merupakan legislator Partai Demokrat itu dicecar tim penyidik saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU dan keterlibatan dalam proyek pengadaan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat sang ayah.

"Lasmi Indaryani (anggota DPR RI), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses penganggaran untuk pengadaan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/6).

Dugaan Korupsi Budhi Sarwono

KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK menduga ada tindak pidana lain yang dilakukan Budhi Sarwono.

"Dalam pengusutan penyidikan perkara awal, tim penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh Tersangka BS (Budhi Sarwono) dan lainnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/6).

Ali mengatakan, pidana lain yang diduga melibatkan Budhi yakni terkait proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Ali menyebut Budhi diduga menerima gratifikasi dan tak melapornya ke KPK selama 30 hari kerja pasca-penerimaan gratifikasi.

"Yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi," kata Ali.

Divonis 8 Tahun Penjara

Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono divonis 8 tahun penjara denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan. Budhi dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018.

Tak hanya Budhi, vonis 8 tahun penjara juga ditujukan kepada Kedy Afandi selaku orang kepercayaan Budhi.

"Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/6).

Vonis tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Sidang dipimpin Hakim Ketua Rochmad dengan Hakim Anggota Rajendra dan Lujianto. Panitera pengganti yakni Endang Hartiningsih.

Ali menyebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menyatakan Budhi dan Kedy terbukti melanggar Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Namun hakim membebaskan keduanya dari Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat KUHP. Hakim menilai perbuatan gratifikasi keduanya tak terbukti.

Hal-hal yang memberatkan vonis yakni Budhi sebagai kepala daerah tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Budhi juga selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik-praktik korupsi di wilayahnya, Budhi malah terlibat dalam melanggengkan praktik-praktik korupsi.

"Terdakwa I (Budhi) dan Terdakwa II (Kedy) tidak mengakui perbuatannya," kata Ali.

Sementara hal yang meringankan yakni keduanya dianggap sopan selama persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga. [tin]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel