Politisi PDIP Ungkap Rekayasa Kasus Hukum di Polres Banyumas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan sebuah truk di wilayah hukum Polres Banyumas yang menewaskan seorang putri berusia 11 tahun bernama Kusumaratih Sekar Hanifah dan menetapkan ibu kandungnya Ninik Setyowati sebagai pengendara sepeda motor yang kemudian dijadikan sebagai tersangka adalah peristiwa hukum yang janggal.

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah mengungkap, indikasi telah terjadi rekayasa hukum yang dilakukan oleh Polres Banyumas dan Polda Jawa Tengah, dapat tercium baunya.

Sejak pihak korban didatangi seorang oknum polisi berinisial Sup untuk mengajaknya berdamai dan meminta Ninik Setyowati mencabut laporan polisi terhadap sopir truk yang menabraknya dan memaksanya untuk menerima uang ganti rugi sebesar 2,5 juta rupiah.

"Kedatangan oknum polisi tersebut kemudian secara ajaib telah merubah status Ninik Setyowati dari pelapor sebagai terlapor hingga akhirnya ditetapkan statusnya sebagai tersangka," ujarnya di Jakarta, Minggu (27/1/2013).

"Kasus-kasus yang diduga sebagai rekayasa hukum semacam ini acapkali terjadi dan sudah menjadi rahasia umum jika rakyat kecil berperkara dengan orang kaya atau perusahaan besar, maka hukum akan berpihak kpd pihak perusahaan atau yang berduit dan rakyat kecil selalu jadi pihak yang salah," katanya lagi.

Situasi dan kondisi seperti itu, sambung Basarah, tidak boleh terus terjadi di tengah masyarakat .

"Untuk itu, saya mendesak agar Propam Mabes Polri untuk turun tangan memeriksa langsung dugaan telah terjadi rekayasa hukum dan kongkalingkong antara pihak Polda Jateng dan Polres Banyumas dengan perusahaan yang truk-nya menabrak Ninik Setyowati dan menewaskan anaknya," ujar Basarah.

Jika ditemukan indikasi adanya permainan dan rekayasa hukum dlm kasus tersebut, Basarah menegaskan kembali, pimpinan Polri harus segera mengambil sikap dan memberikan sanksi tegas terhadap mereka. Khususnya Kapolres Banyumas.

Jangan biarkan nama baik dan kredibilitas Polri terus dirusak oleh oknum petugas Polri yang korup dan tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

"Meskipun Kapolres Banyumas telah menyatakan menghentikan penyidikan kasus kecelakaan lalulintas tersebut, penyelidikan Propam Mabes Polri terhadap dugaan rekayasa hukum oleh Polres Banyumas harus tetap diproses demi tegaknya citra Polri di mata publik," pungkas Basarah.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.