Polri Bantah Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Merdeka.com - Merdeka.com - Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J, Johnson Pandjaitan menyebut, Karopaminal telah melakukan pelarangan terhadap pihak keluarga untuk membuka peti jenazah almarhum. Diketahui, Brigadir J tewas usai baku tembak dengan Bharada E pada Jumat (8/7) sekitar pukul 17.00 Wib.

Terkait hal itu, Pemeriksa Utama Divpropam Polri Kombes Leonardo Simatupang membantah jika pihaknya melakukan pelarangan untuk membuka peti. Terlebih, jenazah itu diantar olehnya dan bukan oleh Karopaminal Div Propam Polri.

"Yang mengantar jenazah itu saya, enggak Karo Paminal. Itu ya, salah ngikutin informasi-informasi yang enggak benar. Video itu saja, itu awal saya bicara, saya enggak pernah bicara apa-apa, menyodorkan kertas juga tidak ada, video itu aja dilihat, itu udah kelihatan. Jadi kalau ada yang tadi WA itu yang mengantar jenazah itu saya," katanya saat dihubungi, Rabu (20/7).

"Tidak pernah ada saya untuk melarang buka peti ya, karena enggak bagus dilihat keluarga, kita punya keluarga juga. Dilihat aja video saya itu, dengar enggak permintaan-permintaan buka peti silahkan aja, bisa dilihat," sambung Leonardo.

Dia menjelaskan, Karopaminal datang ke rumah almarhum itu setelah jenazah Brigadir J sudah dikebumikan. Selain itu, kedatangan Karopaminal saat itu dijelaskannya atas permintaan keluarga untuk menjelaskan kronologi, permintaan untuk upacara dan mutasi adiknya supaya minta dibantu secara tuntas.

"Itu ada video dan bisa dilihat apa yang saya lakukan, dan apa yang saya bicarakan. Nah silahkan itu dilihat aja, itu kan fakta," jelasnya.

"(Bantah tuduhan keluarga) Iya itu aja kan ada video itu, itu saya berbicara awal saya mengantarkan jenazah 2 jam perjalanan sampai di situ, itu aja kan dan awal saya sudah mempersilahkan," sambung Leonardo.

Dia menegaskan, Karopaminal tidak melakukan pelarangan untuk membuka peti jenazah Brigadir J. Hal ini karena dirinya yang mengantar jenazah untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

"Enggak ada lah (Karopaminal larang buka peti), saya yang mengantar. Tuduhan melarang buka peti tidak benar dan tolong diluruskan sesuai fakta yang ada di video," tutupnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J, Johnson Simanjuntak mengatakan, pihak keluarga dilarang untuk membuka peti jenazah almarhum. Sehingga, hal itulah yang menjadi salah satu alasan pihaknya juga miminta agar Kapolri untuk menonaktifkan Karopaminal Div Propam Polri.

"Karopaminal itu harus diganti, karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul. Karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk (melarang) membuka peti mayat," kata Johnson saat dihubungi, Rabu (20/7).

Ia pun menyebut, tak hanya melanggar asas keadilan juga Karopaminal disebutnya juga melanggar prinsip-prinsip hukum adat.

"Jadi selain melanggar asas keadilan juga melanggar prinsip-prinsip hukum adat yang sangat diyakni oleh keluarga korban. Menurut saya itu harus dilakukan. Tapi yang jauh lebih penting adalah, Kapolres itu yang melakukan memimpin proses penyidikan," sebutnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Sehingga, jabatan itu sementara ini diisi oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengatakan, apa yang dilakukan oleh Sigit sudah tepat. Akan tetapi, penonaktifan jabatan ini menurutnya juga berlaku untuk dua orang polisi lainnya.

"Sudah tepat, tetapi Karopaminal dan Kapolres Jakarta Selatan juga harus dinonaktifkan. Karena Kapolres Jakarta Selatan itu bekerja tidak sesuai prosedur untuk mengungkap perkara tindak pidana, dan sampai sekarang belum ada tersangkanya. Olah TKP tidak melibatkan inafis, dan tidak memasang police line," kata Kamaruddin saat dihubungi, Selasa (19/7).

"Pembunuhan itu sudah ada, kenapa itu semua dilanggar. Dan terkesan dia ikut merekayasa cerita-cerita yang berkembang itu," sambungnya.

Sedangkan, untuk Karopaminal itu disebutnya terlalu keras dan juga diduga melakukan tindakan intimidasi terhadap keluarga Brigadir J.

"Kalau Karopaminal itu terlalu keras. Kemudian dia dianggap tidak berperilaku sopan kepada kami datang ke kami sebagai Karopaminal di Jambi dan terkesan intimidasi keluarga alamarhum, dan memojokan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang hp," ungkapnya.

"Masuk ke rumah tanpa izin, langsung menutup pintu dan itu tidak mencerminkan perilaku Polri sebagai pelindung, pengayom masyarakat. Apalagi beliau Karopaminal, harusnya membina mental Polri, tetapi ini justru mengintimidasi orang yang sedang berduka," tutupnya. [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel