Polri Bantah Status Siti Fadilah Bermotif Politik

Batam (ANTARA) - Polri membantah bahwa penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Kesehatan (Menkes)Siti Fadilah Supari terkait kasus dugaan korupsi pengadaan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada motif politiknya.

"Namun yang pasti kita profesional. Silahkan semua berkomentar, kita akan terus bekerja sesuai dengan fakta dan bukti di lapangan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Jakarta, Jumat. Siti Fadilah Supari sekarang adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Hal tersebut disampaikan Irjen Saud Usman Nasution terkait pernyataan pengacara Siti Fadilah Supari, Yusril Ihza Mahendra yang mengungkapkan kasus yang menimpa kliennya bermotif politik.

"Polri akan bekerja maksimal dalam kasus ini dan menjamin, Polri tidak terintervensi pihak mana pun dalam mengungkap (dugaan,red)penyelewengan uang negara yang melibatkan pejabat," kata Saud.

Saat ini, Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri akan terus mengembangkan kasus ini.

Saud menyatakan bahwa tersangka Siti Fadillah tidak "mengantongi" uang hasil korupsi. Namun kebijakannya saat itu menjabat sebagai Menkes membuat orang lain melakukan tindakan korupsi, sehingga negara dirugikan.

"Nah itu kan memang risiko menteri. Dan pengertian korupsi dalam Undang-Undang, siapa pun yang membuat orang lain untuk merugikan negara, maka dia juga korupsi. Dan kesalahan tersangka ada di kebijakan," kata Saud.

Siti Fadillah dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 KUHP pidana.

Saat ini, Bareskrim Polri sudah tetapkan empat tersangka yakni MH selaku pejabat pembuat komitmen, HS selaku ketua panitia pengadaan, Mn selaku Direktur Operasional PT I sebagai penyedia barang atau pemenang lelang, dan MS selaku Direktur Utama PT MM sebagai sub kontraktor.

Polri telah menangani kasus di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa untuk tahun anggran 2005 sebesar Rp15.548.280.000 yang dilaksanakan pusat penanggulangan masalah kesehatan dengan sistem penunjukan.

Kasus pengadaan pengadaan alat kesehatan untuk persiapan menghadapi kejadian luar biasa tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp6,1 miliar. (tp)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.