Polri Belum Ambil Sikap Terkait Rekomendasi Komnas HAM Kasus Kematian Laskar FPI

·Bacaan 2 menit
Tim Penyelidik dari Komnas HAM didampingi penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mobil yang digunakan oleh polisi dan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam insiden Tol Jakarta-Cikampek KM 50 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020).

Liputan6.com, Jakarta - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, penyidik masih mempelajari isi rekomendasi Komnas HAM terkait kesimpulan penyelidikan kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

"Yang jelas Polri masih mempelajari seluruh temuan dari Komnas HAM, nanti perkembangannya bagaimana tentunya kita tunggu. Publik juga akan tahu, bagaimana Polri menyikapi semua rekomendasi dari HAM terkait dengan KM 50," tutur Rusdi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021).

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyampaikan, surat rekomendasi Komnas HAM terkait hasil investigasi kasus baku tembak laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, baru diterima pada Jumat, 29 Januari 2021.

"Penyidik sedang mempelajari dan akan dilaksanakan rapat pembahasan besok antara penyidik dengan fungsi pengawasan internal," tutur Andi saat dikonfirmasi, Selasa (2/2/2021).

Menurut Andi, keseluruhan proses tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM nantinya bergantung pada pertimbangan penyidik. Sejauh ini, tim masih mendalami lebih lanjut isi dari rekomendasi tersebut.

"Mekanisme sepenuhnya tergantung penyidik, nanti mereka yang menganalisis dan menindaklanjuti," kata Andi.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Komnas Sebut Banyak Hoaks yang Beredar

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak beredar video-video hoaks mengenai kasus kematian 6 laskar Front Pembela Islam (FPI).

Video hoaks tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mendesak Komnas HAM bahwa kasus kematian 6 FPI tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.

"Memang ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM berat. Cara menyebarluaskan disinformasinya melalui berbagai video-video pendek yang dijadikan satu video," kata Taufan dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).

Kemudian, lanjut Taufan, pihak yang mendesak tersebut menggunakan potongan-potongan video dari keterangan anggota Komnas HAM dan aktivis HAM, namun isi dari video tersebut tidak berkaitan dengan kasus kematian 6 laskar FPI. Sayangnya Taufan tidak mengungkapkan siapa pihak-pihak yang mendesak Komnas HAM itu.

"Mereka mengutip video dari keterangan-keterangan anggota Komnas HAM atau aktivis HAM lain, padahal sebetulnya tidak memiliki relevansi dengan kasus kematian laskar FPI," kata dia.

Padahal, kata Taufan, berdasarkan penyelidikan dan temuan bukti yang dikumpulkan Komnas HAM, kasus kematian 6 laskar FPI tersebut bukan termasuk pelanggaran HAM berat karena tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana dinyatakan Statua Roma maupun UU Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan HAM.

"Kesimpulan Komnas HAM berdasarkan data yang akurat adalah adanya tindakan pidana unlawfull killing atau pembunuhan yang bertentangan dengan hukum," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: