Polri Hormati Hak Habib Rizieq Gugat Penetapan Tersangkanya

Ezra Sihite, Ahmad Farhan Faris
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Polri menghormati hak Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mempertanyakan penetapan status tersangka dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Praperadilan sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu merupakan hak tersangka,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta pada Selasa, 5 Januari 2021.

Menurut dia, Polri akan mempersiapkan semua bukti dalam menetapkan tersangka terhadap Habib Rizieq Shihab. Meskipun pihak Habib Rizieq masih mempertanyakan pasal-pasal yang disangkakan tersebut.

“Nanti hakim praperadilan akan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka MRS. Nanti kita liat ke depan bagaimana keputusan dari hakim praperadilan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan tim kuasa hukum HRS menilai penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab atas kasus penghasutan kerumunan massa di masa pandemi COVID-19 prematur dan tidak berdasar.

Hal ini yang menjadi penyebab kuasa hukum menggugat praperadilan atas penetapan tersangka kliennya. Dalam gugatan praperadilan tersebut, selaku pihak tergugat adalah kepala Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kapolda Metro Jaya dan kapolri.

Setidaknya ada lima alasan kenapa status tersangka Habib Rizieq Shihab tidak berdasar. Pertama, penetapan tersangka HRS atau Muhammad Rizieq Shihab (MRS) ditetapkan tersangka saat masih diperiksa sebagai saksi. Diketahui setelah diperiksa langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi dia (penyidik) melompat dari surat panggilannya," kata kuasa hukum Habib Rizieq, Alamsyah di PN Jakarta Selatan, Senin, 4 Januari 2021.

Kemudian kuasa hukum menilai laporan kasus kerumunan MRS hanya satu, tapi surat perintah penyidikan ada dua. "Saya pernah menangani kasus subversif, tapi tidak ada satu laporan dua sprindik. Satu laporan ya satu sprindik," ujar Alamsyah.

Kejanggalan selanjutnya adalah MRS disangkakan Pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan. Menurut kuasa hukum, jika diterapkan pasal ini, penyidik harus bisa membuktikan bahwa ada pelaku tindak kriminalitas yang melakukan aksinya berdasarkan hasutan Habib Rizieq.

“Kenyataannya, hingga kini, tidak ada pelaku kriminal karena mendengar ceramah Habib Rizieq," katanya.