Polri Tindaklanjuti Permintaan Luhut untuk Berantas Mafia Pelabuhan

·Bacaan 2 menit
Truk yang akan menyeberang ke Sumatera memasuki Pelabuhan Merak, Banten, Senin (18/5/2020). Akibat larangan mudik dan pemberlakuan PSBB aktivitas di Pelabuhan Merak makin sepi dan hanya melayani penyeberangan truk pengangkut barang kebutuhan pokok. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Polri akan menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait pemberantasan mafia di pelabuhan.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengaku, tengah menyusuh petunjuk dan arah (jukrah) terkait temuan Luhut tersebut.

"Kita susun Jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Pak Menko Marinves," kata Agus kepada awak media, Jumat (12/11/2021).

Agus menjelaskan, kegiatan sementara yang dilakukan polisi adalah pengawas praktek kecurangan yang berdampak pada sektor ekonomi.

"Pengawasan berdampak ekonomi tengah diawasi yang berdampak biaya tinggi di pelabuhan dilakukan," jelas dia.

Terkait penindakan, Agus mengatakan pihaknya terbuka atas adanya laporan terkait, jika terjadi dugaan keucarang terjadi pada unit usaha di Pelabuhan.

"Jadi lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami kecurangan," kata Agus.

[vidio:Kapal Tenggelam, Petugas Mulai Evakuasi Kendaraan]()

Laporan Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sistem pencegahan korupsi di pelabuhan. Luhut meminta KPK terus mengawasi area di pelabuhan yang rentan terjadi korupsi.

"Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK kalau bisa buat pelabuhan efisien," ujar Luhut Binsar Panjaitan dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Luhut menyebut sistem kerja di pelabuhan Indonesia sangat jauh dengan Abu Dhabi dan Dubai. Luhut mengaku baru saja kembali dari Abu Dhabi dan Dubai menemani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Luhut berharap sistem kerja pelabuhan bisa efisien lantaran Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.

"Sekitar 80 persen perdangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak bisa menaifkan krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau pelabuhan enggak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," kata Luhut.

Atas dasar itu, Luhut meminta KPK bekerja sama dengan penegak hukum lainnya untuk mengawasi pelabuhan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel