Polri Tunggu Hasil Sidang Etik Propam Terkait Status AKBP Raden Brotoseno

Merdeka.com - Merdeka.com - Polri menunggu hasil sidang etik Propam terkait status mantan penyidik KPK AKBP Raden Brotoseno yang kembali bertugas sebagai penyidik madya Dittipidsiber Bareskrim Polri.

Propam Polrisudah menggelar sidang untuk menentukan apakah AKBP Raden Brotoseno layak kembali bertugas di Korps Bhayangkara atau tidak setelah dipidana 5 tahun terkait kasus suap cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat.

"Pertama atas perbuatannya Brotoseno sudah dilakukan sidang kode etik," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (30/5).

Ramadhan mengatakan bahwa sidang etik terhadap AKBP Raden Brotoseno telah digelar Propam Polri. Namun hasil sidang apakah mantan Kepala Unit III Subdit III Dittipikor Bareskrim Polri itu dipecat atau tidak belum diberikan Propam Polri.

"Sudah menjalani sidang kode etik tapi hasilnya belum disampaikan. Nanti infonya disampaikan," ujar dia.

Temuan ICW

Mencuatnya kabar AKBP Raden Brotoseno kembali bertugas di Polri setelah ICW mengirimkan surat ke Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada. Surat itu berisikan permintaan klarifikasi terkait kabar Raden Brotoseno yang diduga kembali bekerja di Polri.

Brotoseno merupakan mantan penyidik KPK. Pada 2016, Brotoseno yang berpangkat AKBP itu terlibat kasus suap. Dia bebas bersyarat pada 2020. Kini, berhembus kabar, dia kembali menjadi penyidik di Bareskrim Polri.

"Hal ini kami sampaikan karena diduga keras yang bersangkutan kembali bekerja di Polri dengan menduduki posisi sebagai Penyidik Madya Dittipidsiber Bareskrim Polri," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/5).

ICW menilai kembalinya AKBP Raden Brotoseno sebagai anggota Polri tidak masuk akal. Sebab, kata dia, anggota Polri yang sudah dipecat tidak dengan hormat karena kasus hukum tidak patut dipertahankan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Dalam peraturan itu, lanjut Kurnia, disebutkan bahwa Pemberhentian Anggota Polri mensyaratkan dua hal: terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menurut pejabat yang berwenang pelaku tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel