Ponsel Pejabat Pemerintah dan Militer Indonesia Jadi Target Spyware Israel

Merdeka.com - Merdeka.com - Lebih dari belasan pejabat pemerintah Indonesia dan militer menjadi target serangan spyware buatan Israel tahun lalu. Demikian menurut keterangan sembilan sumber yang mengetahui masalah ini, seperti dilansir Reuters, Jumat (30/9).

Enam dari pejabat Indonesia itu mengatakan kepada Reuters mereka menjadi target serangan.

Serangan spyware itu termasuk terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pejabat senior TNI, dua diplomat regional, dan penasihat pertahanan serta Kementerian Luar Negeri.

Enam dari pejabat RI dan penasihat yang jadi target mengatakan kepada Reuters, mereka menerima surel dari Apple Inc pada November 2021 yang memberi tahu bahwa Apple meyakini sejumlah pejabat RI menjadi "target serangan pelaku yang didukung negara".

Apple tidak mengungkap identitas atau jumlah mereka yang menjadi target serangan. Apple juga menolak berkomentar soal kabar ini.

Apple dan ahli keamanan mengatakan mereka yang menerima surel itu menjadi target serangan menggunakan ForcedEntry, perangkat lunak canggih yang dipakai oleh vendor pemantau siber Israel NSO Group untuk membantu intelijen asing mengendalikan dan menguasai ponsel iPhone dari jarak jauh dan tidak terlihat. Perusahaan siber Israel lainnya, QuaDream, telah mengembangkan perangkat peretas yang mirip. Demikian menurut laporan Reuters.

Reuters tidak bisa mengetahui siapa yang membuat atau memakai spyware untuk menargetkan pejabat Indonesia itu dan apakah aksi itu berhasil atau tidak dan jika berhasil apa yang didapatkan oleh si peretas.

Upaya serangan terhadap pejabat Indonesia yang belum pernah dilaporkan ini adalah salah satu kasus terbesar yang melibatkan perangkat lunak untuk menyerang suatu pemerintahan, militer dan pejabat pertahanan, kata ahli keamanan siber.

Sejauh ini juru bicara pemerintah, TNI, dan Kementerian Pertahanan serta Badan Siber Sandi Nasional (BSSN)tidak menanggapi permintaan komentar dan surel dari Reuters.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka tidak mengetahui kasus ini dan meminta Reuters menghubungi BSSN.

Airlangga Hartarto dan perwakilannya juga tidak menjawab pertanyaan Reuters.

Penggunaan ForcedEntry yang mampu memanfaatkan celah kekurangan iPhone melalui teknik peretasan baru tanpa perlu interaksi dari pengguna diumumkan oleh pemantau keamanan siber Citizen Lab pada September 2021. Peneliti keamanan Google dalam unggahan di blog resmi menyebut perangkat lunak ini adalah "yang paling canggih secara teknis" dari berbagai peretasan yang pernah mereka ketahui.

Apple mengatasi kerentanan ini pada September tahun lalu dan dua bulan kemudian mulai mengirimkan notifikasi kepada "para pengguna yang diketahui kemungkinan telah menjadi target."

Juru bicara NSO membantah pertanyaan Reuters dengan menyebut perusahaan perangkat lunak mereka tidak terlibat dalam serangan terhadap pejabat Indonesia. Mereka menyebut "secara teknologi dan kontrak tidak mungkin" tanpa menjelaskan mengapa. Perusahaan Israel yang tidak mau mengungkap identitas pembeli layanan mereka mengatakan produk mereka hanya dijual kepada organisasi pemerintahan yang "sah dan diakui".

QuaDream tidak menjabat permintaan tanggapan dari Reuters.

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini, selain enam pejabat dan penasihat RI mengatakan kepada Reuters mereka telah menjadi target, seorang direktur BUMN yang membuat persenjataan untuk TNI juga mengaku mendapat surel yang sama dari Apple. Orang itu meminta identitasnya tidak diungkap. Direktur BUMN itu juga menolak permintaan tanggapan dari Reuters.

Setelah pemberitahuan dari Apple pada November tahun lalu, pemerintah AS memasukkan perusahaan NSO dalam daftar hitam Departemen Perdagangan sehingga menjadi lebih sulit bagi perusahaan AS menjalin bisnis dengan mereka Pemerintah AS menyatakan teknologi peretasan ponsel itu sudah digunakan untuk perbuatan jahat menyerang musuh politik di berbagai belahan dunia. [pan]