Popularitas PM Jepang layu di tengah tuduhan pendanaan partai

Tokyo (Reuters) - Angka dukungan buat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah mengalami pukul dalam satu bulan belakangan, demikian jajak pendapat media, di tengah tuduhan oposisi bahwa kantornya mungkin telah melanggar hukum pengeluaran politik.

Tuduhan bahwa kantor politiknya menaja satu partai buat pendukung adalah yang paling akhir dalam serangkaian skandal pemberian-hadiah yang telah menjatuhkan politisi di seluruh Jepang dalam beberapa bulan belakangan ini, sehingga mengikis sentimen masyarakat.

Satu jajak pendapat majalah bulanan Yomiuri Shimbun yang dilakukan pada penghujung pekan lalu memperlihatkan angka dukungan buat kabinet Abe 49 persen, turun 6 poin dari jajak pendapat Oktober, dan merosot di bawah 50 persen untuk pertama kali sejak Februari.

Angka dukungan tersebut naik jadi 36 persen dari 34 persen bulan lalu, dan 45 persen responden menyatakan "kurangnya kepercayaan pada perdana menteri itu" sehubungan dugaan pendanaan-partai.

Abe pada Senin (18/11) mengonfirmasi bahwa 800 tamu menghadiri acara resepsi makan malam di satu hotel bintang-lima di Tokyo Tengah pada April, yang ia dan istrinya hadiri, dan menambahkan bahwa hadirin, masing-masing, membayar 5.000 yen (46 dolar AS) untuk tiket masuk.

"Baik kantor saya maupun organisasi pendukung partai tidak menyumbang dana buat masuknya tamu atau diri saya dalam acara makan malam tersebut," kata Abe kepada wartawan pada Senin. Ia menambahkan kantornya tidak memiliki catatan mengenai acara itu.

Partai oposisi menyatakan harga tiket masuk jauh lebih murah daripada resepsi lain yang diselenggarakan di Hotel New Otani, yang dimulai dengan harga 11.--- yen per kepala, kata jejaring hotel tersebut. Mereka mengatakan jika Abe memberi subsidi tiket masuk, itu mungkin melanggar Political Offices Election Law dan Political Funds Control Law.

"Abe telah mengatakan kantornya menaja resepsi itu, jadi wajib bahwa kantor tersebut memiliki catatan mengenai kegiatan itu untuk tujuan laporan keuangan," kata Jun Azumi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokratik Konstitusional Jepang, yang sayap kiri-tengah, kepada wartawan. "Kenyataan bahwa catatan ini tidak ada memperlihatkan bahwa kantornya tak memiliki keinginan untuk menyimpan catatan semacam itu, bahwa kantornya tidak mengakui acara tersebut. Ini lah masalahnya.

Banyak politikus dilarang keras untuk memberi apa pun kepada konstituen yang bahkan mengisyaratkan sebagai hadiah. Peraturan itu sangat ketat sehingga seorang menteri kabinet mundur pada 2014, setelah membagikan kipas kertas selama musim panas.

Bulan lalu, dua pejabat pemerintah, dua pejabat pemerintah secara terpisah mundur gara-gara tuduhan bahwa mereka telah memberikan buah dan sayuran kepada konstituen sebagai hadiah.