Poster 'Bercinta 3 ronde' dalam unjuk rasa, wujud perlawanan atas pengekangan tubuh perempuan

<span class="caption">Aksi mahasiswa.</span> <span class="attribution"><a class="link " href="https://download.antarafoto.com/searchresult/dom-1653049810" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Yulius Satria Wijaya/Antara Foto.">Yulius Satria Wijaya/Antara Foto.</a></span>

Masih ingat dengan viralnya poster-poster unjuk rasa penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di Jakarta pada 11 April 2022 lalu?

Beberapa di antara poster viral tersebut bertuliskan:

Lebih baik bercinta 3 ronde daripada harus 3 periode”,

Daripada BBM Naik, Mending Ayang yang Naik”,

Mending 3 Ronde di Ranjang Daripada 3 Periode”,

Stop Peras Duit Rakyat, Sesekali Peras Adek dong Pak

Ayangg Aku BO Dulu ya, BBM Naik!”.

Poster-poster tersebut, yang kebanyakan dibawa oleh pendemo perempuan, menjadi viral di media sosial dan kemudian menuai banyak kecaman, termasuk dari kelompok aktivis kesetaraan gender.

Mereka menggangap poster tersebut merendahkan perempuan dan merusak perjuangan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) – sekarang sudah disahkan menjadi UU TPKS.

Padahal, poster-poster tersebut sebetulnya merupakan bentuk ekspresi politik tubuh anak muda – sekaligus politik tubuh perempuan – yang selama ini dianggap liyan ketika harus menghadapi kontrol negara.

Alih-alih dipandang sebagai bagian inklusif dari masyarakat, negara memposisikan perempuan sebagai kelompok yang berbeda, sehingga dianggap perlu dikontrol.

Aturan jam malam bagi perempuan di Kota Tangerang serta wajib jilbab di sekolah negeri di Sumatera Barat dan Aceh adalah beberapa contoh bentuk kontrol negara atas tubuh perempuan.

Tubuhku Otoritasku: perjuangan melawan patriarki

“Kami ada, karena itu kami bicara, dengan gaya kami anak muda,” barangkali seperti itulah yang ada di pikiran para perempuan aktivis mahasiswa saat memegang poster tersebut.

Mereka merasa bahwa tubuh mereka adalah otoritas pribadinya.

Konsep otoritas tubuh semacam ini mulai marak di berbagai belahan dunia pada 10 tahun terakhir, ditandai dengan populernya istilah my body my authority, my body my rights dan my body my choice.

Meski ada beberapa pihak, terutama dari kalangan aktivis perempuan, yang menggunakan slogan ini untuk memperjuangkan hak kebertubuhan mereka, misalnya dalam isu aborsi atau terkait orientasi seksual, namun tidak semuanya demikian.

Di Pakistan, misalnya, sejak 2018, peserta aksi pada International Women’s Day setiap tahunnya di Islamabad, Lahore dan beberapa kota besar lainnya ramai menyuarakan Mera Jism, Meri Marzi (My Body My Choice) untuk melawan patriarki.

Di Indonesia, banyak kelompok perempuan menyuarakan slogan “Tubuhku Otoritasku”. Slogan ini mulai populer sejak 2016 melalui tayangan Youtube Tika and the Dissidents yang berjudul “Tubuhku Otoritasku”.

Konsep ini kemudian diperjelas melalui festival Mari Jeung Rebut Kembali yang bertujuan merebut kembali hak atas tubuh perempuan dari kontrol dan dominasi patriarki.

Munculnya politik tubuh pada generasi milenial ini tampaknya berangkat dari keinginan mereka untuk melawan, namun mereka merasa tidak punya kuasa yang besar dan tidak memiliki modal yang bisa digunakan untuk merebut kuasa tersebut.

Sudah lama perempuan terkekang atas tubuhnya

Dalam banyak aspek, tubuh perempuan kerap menjadi tumpuan berbagai macam kontrol patriarki yang berwujud pengekangan dan pelarangan dari otoritas negara, agama, budaya, media dan pseudosains.

Contoh pengekangan dari otoritas negara terhadap tubuh perempuan adalah adanya UU Perkawinan serta organisasi Dharma Wanita dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masa Orde Baru yang secara tidak langsung mengatur peran perempuan hanya berdasarkan kodrat biologisnya, dan menganggap perempuan hanya sebagai pendamping suami.

Sementara, contoh pengekangan oleh pseudosains adalah maraknya masyarakat yang meyakini bahwa perempuan harus disunat agar mereka tumbuh menjadi perempuan yang bermoral.

Pengekangan-pengekangan tersebut telah membuat perempuan kehilangan kuasa atas tubuh mereka sendiri.

Dalam keadaan serba terkekang itu, pada akhirnya arena-arena seperti unjuk rasa menjadi ruang untuk melampiaskan perlawanan mereka.

Perempuan di Indonesia juga telah lama menjadi fokus sentral dalam “kepanikan” moral dan perdebatan publik mengenai peran gender, seksualitas remaja, dan penyebab penurunan standar moral.

Antropolog Nancy J. Smith-Hefner mengungkap bahwa perempuan Muslim di Indonesia cenderung melakukan penyesuaian paling radikal dalam pakaian, sikap, dan perilaku di depan umum dibandingkan perempuan di negara-negara lain.

Misal, banyak perempuan Muslim yang dengan mudah patuh untuk mengenakan jilbab dengan alasan agama, dan melakukan “hijrah” – istilah populer untuk menyebut proses mengubah diri untuk lebih mengikuti anjuran agama – setelah mengikuti kajian keagamaan, seperti majelis taklim.

Perempuan yang memutuskan untuk melepas jilbab mereka, apapun alasannya, biasanya mendapat kecaman dan kritik dari masyarakat luas.

Tidak heran apabila poster-poster yang dibawa mahasiswa perempuan berhijab pada saat aksi tersebut pun dipandang sinis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perempuan mendukung perlawanan perempuan untuk memperjuangkan hak atas tubuh mereka ini.

Banyak perempuan dan ulama dari beberapa kelompok Islam menganggap bahwa slogan Tubuhku Otoritasku menyesatkan dan menista agama.

Perempuan berhak diberikan ruang atas kontrol tubuhnya

Kita tidak bicara soal menghancurkan atau menggulingkan otoritas hegemonik besar seperti institusi pemerintah. Yang perlu kita pahami adalah adanya kepuasan tersendiri bagi para perempuan tersebut saat telah dapat melawan dan melampiaskan rasa frustasi mereka.

Frustrasi para perempuan muda atas pengekangan tubuh mereka tersebut mengingatkan salah satu dari kami (Dede Oetomo) pada pemaparan lesbian muda asal Afrika Bagian Selatan yang ia dengar sendiri.

Lesbian muda tersebut mengatakan bahwa minoritas gender dan seksual ibaratnya seperti bangsa-bangsa terjajah yang pada tahun 1940-an hingga 1960-an menuntut dekolonisasi, meskipun dengan berdarah-darah.

Narasi unjuk rasa anak muda di abad 21 tidak bisa lagi disamakan dengan abad 20 lalu, dimana maskulinitas mendominasi paparan aksi. Situs representasi sudah berubah. Isu-isu ketubuhan, gender, dan seksualitas menempati posisi sentral dalam wacana protes masa kini yang dibawakan oleh para perempuan muda.

Para perempuan muda ini merasa perlu membebaskan diri dari otoritas hegemonik patriarki negara, agama, budaya, media dan pseudosains yang selama ini terlalu banyak mengontrol dan mengekang ruang gerak tubuh mereka.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel