Potensi Blue Economy Bisa Capai USD3 Triliun di 2030

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat potensi ekonomi berbasis kelautan mampu berlipat ganda hingga USD3 triliun di 2030 mendatang. Angka ini mengacu pada pertumbuhan selama 20 tahun.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan 7 poin penting soal ekonomi biru. Pertama, ekonomi biru mengacu pada bidang baru yang radikal yang mencakup kegiatan ekonomi, bergantung pada laut dan samudera untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Nomor dua, potensi ekonomi kelautan (ekonomi Biru) bisa berlipat ganda, seperti dalam 20 tahun, dari USD1,4 triliun pada 2010 menjadi USD3 triliun pada 2030," kata dia dalam Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9).

Ketiga, ekonomi yang memanfaatkan kelautan dapat menciptakan inovasi nilai tambah. Pertumbuhan (ekonomi) biru berpotensi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang karena kunci untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa depan hanya inovasi dan produktivitas.

Keempat, analisis kesenjangan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, salah satunya adalah kondisi saat ini dan masa depan dari pendekatan permintaan dan penawaran ekonomi biru. Utamanya dalam mengidentifikasi kesenjangan antar praktik ekonomi kelautan saat ini dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

"Nomor lima, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memajukan paradigma yang diwakili oleh kemauan politik yang kuat. Kita perlu meningkatkan reparasi, transparansi, dan informasi yang dapat diakses sehingga semua orang dapat memberikan kolaborasi yang kuat untuk mengedepankan agenda ekonomi biru," terangnya.

"Nomor enam, kita harus fokus pada inovasi, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan nilai optimal dari pengembangan ekonomi biru kita," imbuh Amalia.

Ketujuh, hal yang tak kalah pentingnya adalah membangun kolaborasi dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan ekonomi biru. Secara umum, kontrak ekonomi biru ini bisa jadi cara pemulihan dari keterbatasan yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19.

"Kami benar-benar dapat terhubung dengan Pemulihan ekonomi biru (?) yang diinisiasi oleh OECD untuk mempercepat implementasi menuju pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh," tukasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com [azz]