PPATK Blokir Uang Lukas Enembe Rp71 Miliar di 11 Penyedia Jasa Keuangan

Merdeka.com - Merdeka.com - Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir uang Rp71 miliar lebih milik Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang tersebut tersebar di 11 penyedia jasa keuangan.

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Papua. Dia diduga terlibat dalam banyak proyek infrastruktur fiktif di bumi Cendrawasih.

"Ada asuransi, ada bank dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan PPATK di 11 PJK tadi ada Rp71 miliar lebih," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Uang puluhan miliar tersebut, kata Ivan, dikelola oleh anak Lukas Enembe. PPATK sudah menyampaikan hasil analisis mengenai transaksi Lukas Enembe ke KPK.

"Ada juga transaksi yang dilakukan di Rp71 miliar dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan," ujar Ivan.

Menko Polhukam Mahfud MD membantah dugaan korupsi Lukas Enembe hanya Rp1 miliar. Dia menyebut, dugaan korupsi Lukas menyentuh angka ratusan miliar.

"Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam di 12 hasil analisis ke KPK," ungkap Mahfud.

"Yang kedua, ini saja ada blkir rekening atas rekening Lukas Enembe pada hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar," sambung Mahfud.

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi di Papua. KPK curiga banyak proyek fiktif yang menggunakan anggaran negara terjadi di Papua. Ini bisa terjadi lantaran tidak terawasi proyek dengan baik.

Kecurigaan KPK terjadi usai pihaknya menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe dan dua kepala daerah lainnya di Papua, yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang masih buron.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

KPK menelusuri dugaan aliran uang hasil korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengalir ke rumah judi atau kasino. KPK menegaskan setiap informasi akan didalami pihaknya.

"Sejauh mana rekening-rekening yang bersangkutan itu, aliran-aliran dana dari yang bersangkutan, apakah ada aliran dana yang sampai ke rumah judi, misalnya, itu tentu informasi-informasi tersebut yang tentu akan didalami dalam proses penyidikan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. [ray]