PPKM Darurat Belum Memuaskan, Jabar Tingkatkan Penyekatan dan Penindakan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jabar belum memuaskan. Pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang dimulai sejak 3 Juli 2021 ini, masih menunjukkan pergerakan warga cukup tinggi.

Sehingga, pihak Pemprov Jabar akan meningkatkan pola penyekatan lalu lintas dan penegakan kedisiplinan.

Emil, sapaan Ridwan Kamil, menyatakan, PPKM darurat yang menargetkan bisa menurunkan pergerakan warga hingga 30 persen, baru bisa menurunkan hingga 17 persen.

"Progres pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Barat masih belum memuaskan. Target penurunan mobilitas warga di Jawa Barat harus menurun 30 persen ini masih di angka 17 persen," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/7/2021).

Melihat kondisi tersebut, Emil telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di Jabar agar pelaksanaan PPKM darurat lebih ditegakkan dalam pengawasan dan penindakan.

"Jadi tadi kita sudah koordinasi dalam dua hari ke depan akan banyak penyekatan dan penindakan termasuk tipiring di jalanan akan dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas yang masih 17 persen pengurangannya untuk menuju 30 persen," ungkapnya.

Edukasi Sektor Kritikal dan Esensial

Petugas kepolisian menghalau pesepeda yang melintasi kawasan Sukajadi, Kota Bandung, Minggu (4/7/2021). Kegiatan penghalauan ini dilakukan seiring penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. (Foto: Liputan6.com/Huyogo Simbolon)
Petugas kepolisian menghalau pesepeda yang melintasi kawasan Sukajadi, Kota Bandung, Minggu (4/7/2021). Kegiatan penghalauan ini dilakukan seiring penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. (Foto: Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Emil menjelaskan penyebab masih tingginya persentase mobilitas warga dipicu belum meratanya pemahaman sektor kritikal dan esensial. Di mana masyarakat masih menganggap sektor mereka bekerja tidak melanggar aturan.

"Masih ada kerancuan sektor kritikal esensial, jadi nanti kita akan lakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas definisi kritikal dan esensial," kata dia.

Selain itu, Emil mengungkapkan bahwa sejumlah industri masih belum menerapkan sistem bekerja dari rumah atau WFH. Bahkan masih ada industri yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menyiapkan satgas Covid-19.

"Ada dua yang teridentifikasi, kesatu tidak punya satgas covid. Sehingga banyak mereka yang kena covid karyawannya hanya dipulangkan tidak diurus akhirnya menimbulkan klaster keluarga. Kedua, mereka tetap buka walaupun tidak masuk industri yang kritikal dan esensial. Tim dari polisi besok lusa melakukan razia-razia ke industri juga," ujarnya.

Untuk memenuhi target yang ditetapkan, Emil menyatakan Pemprov Jabar bersama TNI/Polri akan terus mengevaluasi kinerja selama tiga hari. "Kita akan lakukan rapat koordinasi seperti tadi kalau ada urgensi kita laksanakan bisa tiga hari sekali," kata Emil.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel