PPKM Darurat Dimulai, Ini Titik Penyekatan di Jawa Timur

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah dimulai pada Sabtu, 3 Juli 2021. Di Jawa Timur, penyekatan dilakukan oleh petugas gabungan di perbatasan antarprovinsi, antarkabupaten, dan jalan tol. Penyekatan dilakukan sejak Sabtu dini hari pada pukul 00.00 WIB.

"Mulai malam ini, jajaran Polda Jatim bersama-sama dengan Kodam V/Brawijaya dan Pemprov Jatim serta jajaran polres kewilayahan, dibantu jajaran Kodim dan pemerintah kabupaten/kota se Jawa Timur, akan melakukan pengendalian mobilitas dan pembatasan mobilitas,” kata Kepala Polda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.

Ia menjelaskan, ada delapan titik pos penyekatan di perbatasan provinsi, yakni tujuh titik di perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah, dan satu titik di perbatasan Jawa Timur-Bali. Adapun antarrayon atau kabupaten/kota didirikan 86 titik penyekatan. Selain itu, penyekatan juga dilakukan di 25 pintu keluar tol di Jatim.

Untuk memaksimalisasi PPKM Darurat, Nico menuturkan sebanyak 20 ribu personel Polri diterjunkan dan disebar di seluruh Jatim. Jumlah itu di luar petugas dari Komando Daerah Militer V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kami TNI-Polri bersama pemerintah provinsi maupun daerah akan melakukan rekayasa lalu lintas, penutupan jalan atau pengalihan. Melakukan patroli di tempat yang dijadikan konsentrasi massa, seperti tempat wisata, atau tempat publik lainnya. Melakukan sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan," ujar Nico.

Ia mengatakan bahwa kunci keberhasilan dan efektivitas PPKM Darurat ialah sinergitas dan kekompokan seluruh stakeholder yang ada, juga seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu diharapkan penularan COVID-19 bisa ditekan. "Kunci pelaksanaan PPKM Darurat ini adalah sinergi, kerja sama, kompak, dan menyeluruh dari hulu ke hilir," kata Nico.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa PPKM Darurat di Jatim akan diberlakukan di 36 kabupaten/kota. Hanya Kabupaten Sumenep dan Probolinggo yang tidak menerapkan PPKM Darurat.

Penerapan PPKM Darurat di 36 kabupaten/kota itu terbagi menjadi dua tingkat assessment. "Hampir semua masuk assesment tiga itu dilihat dari tingkat, dilihat dari tingkat penduduk, occupancy ratio, tracing, dan lain-lain," kata Emil di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 1 Juli 2021.

Sebanyak 25 kabupaten/kota yang masuk kategori tingkat tiga yakni Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gersik, Bondowoso. Kemudian, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan,Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, dan Nganjuk.

Sementara untuk tingkat empat sebanyak 10 kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Madiun, dan Tulungagung. Dua kabupaten tersisa, yakni Sumenep dan Probolinggo, tidak menerapkan PPKM Darurat.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel