PPKM Darurat Redakan Kasus COVID-19? Ini Saran Pakar

·Bacaan 2 menit

VIVA – Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di tanah air menghadapi gelombang lonjakan kasus kedua (second wave). Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi tingginya kenaikan kasus dalam beberapa minggu terakhir dan mencegah lonjakan kembali di kemudian hari.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah dalam hal ini belajar dari pengalaman penanganan pada lonjakan kasus pertama agar lonjakan kasus kedua dapat segera berakhir. Diharapkan dengan intervensi yang diambil seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak besar menurunkan jumlah kasus.

"Tentunya berbagai evaluasi dan peningkatan upaya penanganan terus dilakukan agar penurunan kasus dapat terlihat sesegera mungkin," ungkapnya secara daring dalam Perkembangan Penanganan COVID-19 dan PPKM Darurat di Graha BNPB, Kamis 15 Juli 2021.

Hasil evaluasi terkait PPKM Darurat selama 1 minggu dilaksanakan, sudah terlihat dampaknya. Yaitu terjadi penurunan mobilitas ke tempat kerja, tempat umum, tempat wisata dan stasiun. Namun, penurunan mobilitas ini belum cukup menurunkan angka kasus yang saat ini telah melebih angka di atas 50 ribu kasus per hari.

Sementara, membandingkan dengan lonjakan pertama, tingginya kenaikan kasus disebabkan adanya periode libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021. Dan intervensi pemerintah, baru terlihat pada 3 minggu setelah kebijakan diterapkan yang bertahan hingga 15 minggu. "Melihat periode saat itu, butuh waktu 13 minggu untuk menurunkan kasus," lanjutnya.

Para pakar setuju bahwa solidaritas kemanusiaan adalah salah satu solusi bagi bangsa ini melalui Pandemi COVID-19. Para Akademisi yang berada di Indonesia maupun di negara lain seperti Australia, Taiwan, Belanda urun rembuk mencari solusi untuk membantu pemerintah dalam usaha mengatasi pandemi.

Profesor Hera Oktadiana yang bermukim di Australia mengungkapkan yang dilakukan pemerintah Australia dalam langkah awal penanganan pandemi adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Nah, selanjutnya, masyarakat percaya apa yang disampaikan pemerintah dan tenaga medis," jelas Hera.

Selanjutnya, kata Hera, pemerintah menggunakan data untuk mengambil keputusan. Informasi yang sama disampaikan ke masyarakat dan mengacu pada satu sumber.

"Hasilnya, kami hanya memakai masker sekitar dua minggu. Sebab selama dua minggu ini (kebersamaan juga terjadi), semua warga menjaga social distancing di tempat umum dan sekolah," tambah Hera.

Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said mengatakan bahwa masalah kemanusiaan adalah masalah kita bersama, tidak mengenal suku, agama dan warna kulit. "Margin antara kapasitas penanganan dan kebutuhan penanganan itu semakin tipis bahkan mulai minus di sana sini, tempat tidur, obat-obatan mulai defisit bahkan hampir 1000 tenaga kesehatan gugur," jelas Sudirman.

Tokoh kemanusiaan ini juga menggaris bawahi komitmen kebersamaan masyarakat dalam mengatasi pandemi. Lebih dalam, saat ini yang diperlukan adalah keterbukaan dan kesediaan pemerintah untuk menjelaskan keadaan sebenarnya.

"Hal ini penting agar rakyat siap-siap, sehingga bila keadaan memburuk kita sudah punya kesiapan dalam iuran pemikiran, kontribusi dan jalan keluar," tutur Sudirman Said.

Selain itu Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Samsul Rizal juga menggarisbawahi pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam penanggulangan pandemi. Prof Samsul juga mengecam para penyebar berita bohong atau hoax tentang pandemi COVID-19.

"Orang-orang yang menyebarkan hoax itu tidak menjaga solidaritas. Tidak memiliki solidaritas kemanusiaan yang terhubung dengan COVID-19," tuturnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel