PPKM Jawa-Bali Tak Efektif, Jokowi Minta Pendekatan Mikro yang Libatkan RT/RW

·Bacaan 2 menit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan secara virtual peringatan HUT ke-56 Partai Golkar menyebut, pandemi COVID-19 membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, Sabtu (24/10/2020). (Biro Sekretariat Presiden/Kris)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya melakukan pendekatan berbasis mikro yang melibatkan tingkat RT/RW agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dapat efektif menekan laju penyebaran Covid-19. Misalnya, dengan melibatkan RT/RW hingga Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tingkat desa.

"Arahan Bapak Presiden pendekatannya adalah berbasis mikro atau di tingkat lokal. Mulai dari, tingka desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan dari satgas pusat sampai satgas terkecil," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/2/2021).

Untuk itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satpol PP, hingga TNI-Polri untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan serta penegakan hukum. Nantinya, mereka juga akan dilibatkan dalam tracing (pelacakan) pasien Covid-19.

Politikus Golkar ini juga memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan tetap diperhatikan secara mikro. Pemerintah akan memfokuskan ke 98 daerah yang saat ini menerapkan kebijakan PPKM.

"Tentu lingkup ini akan dievaluasi secara dinamis," ucap Airlangga.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

PPKM Tak Efektif

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kebijakan PPKM yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari lalu tak berjalan efektif. Alih-alih menurun, kasus positif Covid-19 justru melonjak naik di sejumlah provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021. Namun, Sekretariat Presiden baru mengunggah video rapat pada Minggu 31 Januari 2021.

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kata Jokowi seperti yang ditanyangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Dia menekankan bahwa PPKM sengaja diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, Jokowi melihat penerapan PPKM di lapangan justru tak tegas.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: