PPP: Laporan PPATK Soal Pengelolaan Dana Haji Bikin Rakyat Resah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencurigai penggunaan dana ibadah haji selama kurun 2004 sampai 2012 hampir sebesar Rp 80 triliun yang tidak transparan.

Partai pimpinan Suryadharma Ali itu meminta PPATK mengklarifikasi laporan tersebut.

"Tuduhan PPATK bahwa terjadi kejanggalan pengelolaan dana haji senilai Rp 80 triliun oleh Kementerian Agama (Kemenag) telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (6/1/2013).

Menurut Lukman, tuduhan tersebut kini telah berubah menjadi fitnah yang begitu liar berkembang.

PPATK, kata Lukman, harus menjelaskan ke publik apa yang dimaksud dengan kejanggalan pengelolaan dana haji senilai Rp 80 triliun itu.
"Harus ada klarifikasi yang rinci terhadap angka atau nominal yang luar biasa besarnya itu," ujar Lukman.

Lukman mengatakan, publik perlu mengetahui tujuan PPATK mempublikasikan temuannya itu ke masyarakat tanpa terlebih dahulu dikonfirmasikan ke Kemenag.

"PPATK tak boleh berdiam diri dengan adanya isu tanpa dasar yang kini kian marak di masyarakat," kata Lukman lagi.

Dia menuturkan, PPATK berkewajiban mengklarifikasi dan membuktikan tuduhannya itu. Bila tidak terbukti, PPATK wajib meralat tuduhannya.

"Tuduhan insinuatif yang tak berdasar itu bisa dikategorikan fitnah. Dan tindakan fitnah yang tidak terpuji, yang dilakukan institusi negara, sesungguhnya telah merusak etika kehidupan pemerintahan," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf dalam refleksi akhir tahun 2012 menyatakan karena tidak adanya transparansi dana ibadah haji, sudah melaporkan detil penggunaan anggaran mencurigakan dana haji dan meminta KPK menindaklanjutinya.

PPATK menaksir, uang ibadah haji yang masuk dari jamaah sejak 2004 sampai 2012 sebesar Rp 80 triliun.

Bunga uang sebanyak itu yang disimpan di bank mencapai Rp 2,3 triliun.

Selain itu, penggunaan dana ibadah haji tidak detil karena bentuknya gelondongan. Sehingga uang sebanyak itu tidak diketahui mana alokasi pesawat, katering, pemondokan, transportasi dan lainnya.

PPATK juga ikut mempertanyakan parameter yang digunakan Kementerian Agama menyimpan dana ibadah haji di Bank X atau Bank Y. Soal pemilihan bank ini menimbulkan selisih yang cukup besar dari bunganya meski cuma satu persen saja.

Persoalan lainnya yang ditemukan adalah dari dana tersebut ada oknum yang disuruh membeli valuta asing yang cukup besar dan terus terulang. Ada juga penggunaan dana untuk membeli operasional kendaraan.

"Harusnya dana operasional diambil dari dana kementerian. Kita mencium keras ada penyimpangan di sini," ungkap Yusuf yang juga mantan Asisten Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini.

BACA JUGA:

  • Ada Dua Pelanggaran UU Lalu Lintas yang Dilakukan Dahlan Iskan
  • Plat Mobil DI 19 Diduga Palsu, Dahlan Iskan akan Diperiksa Polisi
  • Kecelakaan Dahlan Iskan dan Rem Tak Dikenal
  • Polisi Tunggu Hasil Otopsi "R" di RSCM
  • Inilah Kado Terindah Ultah 70 Menhub EE Mangindaan
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.