Prabowo: Ada Kejanggalan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan ada kejanggalan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam karena sebagai negara agraris dan penghasil mineral tapi banyak mengimpor produk pertanian.

"Ada kejanggalan di negara ini," kata Prabowo saat menjadi pembicara pada seminar Negara Sejahtera untuk Buruh dan Rakyat Indonesia, di Jakarta, Selasa.

Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara agraris dengan jumlah penduduk yang bermatapencarian sebagai petani mencapai 60 persen namun banyak produk pertanian atau perikanan yang diimpor dari luar negeri.

"Kita banyak impor produk pangan. Bahkan singkong diimpor," katanya.

Selain itu, katanya, walau sekitar tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut namun Indonesia mengimpor garam, ikan teri, dan ikan asin.

Indonesia juga dikenal sebagai produsen rotan terbesar dunia. Namun bahan baku tersebut diekspor ke keluar negeri dan Indonesia mengimpor mebel.

Di sektor bahan baku mineral, kata Prabowo, Indonesia antara lain adalah penghasil bauksit yang merupakan bahan baku alumina. Alumina ini kemudian diolah menjadi alumunium.

"Namun Indonesia banyak mengimpor produk-produk jadi yang berbahan baku alumunium," katanya.

Prabowo memang tidak mengungkapkan berapa nilai impor tersebut. Namun, katanya, hal itu merupakan kebocoran kekayaan alam Indonesia. Hal itu, katanya, perlu dibenahi.

Sementara itu usai menjadi pembicara, Prabowo menyatakan dukungannya jika ada kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mensejahterakan masyarakat, seperti kebijakan pemerintah yang membatasi impor hortikultura termasuk buah-buahan.

"Kita dukung pemerintah yang sudah membatasi impor buah. Kita harus lindungi petani kita yang masih lemah," katanya.

Dengan adanya pembatasan itu, katanya, maka produk petani akan mendapatkan harga yang lebih baik sehingga merangsang mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan produknya. Pembatasan itu juga membuat produk petani akan mampu diserap pasar dalam negeri.

Namun Prabowo, yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu, mengingatkan agar perlindungan terhadap petani Indonesia itu juga harus dalam batas-batas yang bisa diterima Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Prabowo mengatakan ia tidak segan-segan mengkritik pemerintah namun jika ada kebijakan pemerintah yang baik untuk rakyat maka hal itu juga akan diapresiasi dan didukung.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.