Prajurit TNI Kembali Gugur Ditembak OPM, DPR Saran Ini ke Pemerintah

Hardani Triyoga, Cahyo Edi (Yogyakarta)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Satu prajurit TNI, Prada Ginanjar Arianda tewas dalam baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin, 15 Februari 2021. Prada Ginanjar menambah jumlah prajurit TNI yang tewas karena kebrutalan OPM.

Terkait itu, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti strategi pemerintah dalam menangani masalah di Papua. Dia menyebut masalah di Papua sangat kompleks.

Menurut dia, konflik di Papua yang terjadi saat ini terus memakan korban jiwa, baik warga sipil maupun anggota TNI.

"Sejak Januari sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur. Padahal, ini termasuk satuan khusus TNI yang handal," ujar Sukamta dikutip pada Kamis, 18 Februari 2021.

Dia mengatakan jika prajurit TNI terus berguguran maka pemerintah mesti mengevaluasi strateginya. Ia bilang kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya.

"Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa," lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu.

Dia mengatakan persoalan gangguan keamanan di Papua sebagai masalah lama karena berlarut-larut penyelesaiannya. Sukamta membandingkannya dengan konflik di Aceh.

"Dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan POLRI," jelas Sukamta.

"Jadi, rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKSB secara tuntas," lanjut dia.

Dia mengingatkan akar masalah di Papua karena ketidakadilan. Menurutnya, ada perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan.

"Sehebat apapun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyaraat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak," sebut Sukamta.

Kemudian, ia menambahkan bila sumber daya alam Papua selama ini banyak disedot perusahaan besar. Namun, tak berdampak terhadap warganya.

"Tapi, masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, ini jelas ketidakadilan yang nyata. Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah," ujar Sukamta.

Baca Juga: TNI Berduka, Prada Ginanjar Tewas Diterjang Timah Panas OPM