Prancis Gelar Investigasi atas Eks Menteri Kesehatan Soal Penanganan Covid-19

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Paris - Mantan menteri kesehatan Prancis sedang diselidiki secara resmi tentang bagaimana dia menangani pandemi Covid-19.

Jaksa mengatakan Agnès Buzyn sedang diselidiki karena "membahayakan nyawa orang lain", setelah meninggalkan perannya pada Februari 2020 untuk meluncurkan upaya yang gagal untuk menjadi walikota Paris.

Pengadilan khusus untuk pelanggaran pemerintah akan memutuskan apakah akan menuntutnya, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (11/9/2021).

Ini adalah salah satu kasus pertama di dunia dari seorang menteri yang bertanggung jawab secara hukum atas respons pandemi virus corona mereka.

Buzyn juga bisa menghadapi ancaman dakwaan "gagal melawan bencana", menurut surat kabar Le Monde.

Pada sidang pengadilan pada hari Jumat, perempuan berusia 58 tahun itu mengatakan dia menyambut baik kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri dan "untuk menetapkan kebenaran", kantor berita AFP melaporkan.

Dia menambahkan bahwa dia tidak akan membiarkan tindakan pemerintah atau tindakannya sendiri didiskreditkan "ketika kita melakukan begitu banyak untuk mempersiapkan negara kita menghadapi krisis kesehatan global".

Buzyn mengambil peran sebagai menteri kesehatan Prancis pada Mei 2017 dan mengundurkan diri hanya beberapa minggu setelah kasus Covid-19 pertama dikonfirmasi di Prancis.

Dia kalah dalam pemilihan walikota dari Anne Hidalgo tahun lalu. Mantan dokter itu kemudian bergabung dengan kepala kabinet Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Januari 2021.

Sekilas Pengadilan Khusus untuk Pelanggaran Pemerintah Prancis

Penonton diperiksa paspor kesehatannya sebelum memasuki bioskop Grand Rex di Paris, Rabu (21/7/2021). Orang-orang yang pergi ke bioskop, museum atau pertandingan olahraga di Prancis harus membuktikan mereka telah divaksin atau hasil tes negatif Covid-19 yang berlaku selama 48 jam. (ALAIN JOCARD/AFP)
Penonton diperiksa paspor kesehatannya sebelum memasuki bioskop Grand Rex di Paris, Rabu (21/7/2021). Orang-orang yang pergi ke bioskop, museum atau pertandingan olahraga di Prancis harus membuktikan mereka telah divaksin atau hasil tes negatif Covid-19 yang berlaku selama 48 jam. (ALAIN JOCARD/AFP)

Prancis membentuk Pengadilan Kehakiman Republik, atau Cour de Justice de La Republique, pada tahun 1993 untuk menyelidiki menteri pemerintah yang dituduh melakukan pelanggaran.

Pengumuman itu muncul sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap respons pandemi pemerintah - termasuk kesiapannya, perubahan kebijakan, dan penerimaan penelitian ilmiah terhadap virus.

Menteri Kesehatan Prancis saat ini Olivier Véran dilaporkan juga dapat dipanggil di hadapan hakim yang sama dalam beberapa minggu mendatang.

Pada hari Jumat, Prancis melaporkan 9.966 lebih banyak infeksi selama 24 jam terakhir, dibandingkan dengan 13.466 pada Jumat sebelumnya.

Secara total negara itu telah melaporkan sekitar 6,7 juta kasus dan lebih dari 113.000 kematian, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel