Prancis Marah ke Amerika Serikat Gara-gara Vaksin Virus Corona

Zulfikar Husein

VIVA – Pemerintah Prancis marah besar kepada Amerika Serikat terkait vaksin virus Corona. Kemarahan ini muncul setelah perusahaan farmasi di Prancis, Sanofi, mengatakan, bahwa vaksin COVID-19 yang mereka temukan akan dikirimkan terlebih dahulu ke AS.

CEO Sanofi, Paul Hudson, mengatakan, AS akan mendapatkan prioritas utama karena pemerintahannya telah membantu mendanai penelitian vaksin tersebut.

"Pemerintah AS memiliki hak atas pemesanan di muka yang terbesar karena mereka telah menginvestasikan untuk mengambil sejumlah risiko," kata Hudson kepada Bloomberg, Rabu 13 Mei 2020.

"Begitulah maksud saya, karena mereka telah berinvestasi untuk mencoba melindungi populasi mereka dan memulai kembali ekonomi mereka. Saya pun telah berkampanye di Eropa untuk mengatakan bahwa AS akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu," ujarnya.

Baca Juga: Selama Virus Corona, Ujaran Kebencian Anti Asia Meningkat di Inggris

Lantas, komentar Hudson langsung memunculkan kemarahan Pemerintah Prancis yang mengarah ke AS. Prancis pun mengecam keras kebijakan Sanofi yang memprioritaskan vaksin virus Corona untuk AS.

"Bagi kami, hal itu tidak dapat diterima hanya karena akses istimewa ke negara ini atau itu untuk alasan keuangan," ucap Wakil Menteri Keuangan Prancis, Agnes Pannier-Runacher, kepada Sud Radio, Kamis 14 Mei 2020

Pannier-Runacher juga menambahkan, dirinya segera menghubungi jajaran direksi Sanofi di Prancis setelah mendengar komentar dari Hudson. 

"Kepala divisi Sanofi Prancis mengonfirmasi kepada saya bahwa vaksin akan tersedia di setiap negara dan jelas, untuk Prancis juga, paling tidak karena mereka memiliki cakupan produksi di Prancis," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Prancis, Frederique Vidal mengatakan, rencana Sanofi untuk memberikan akses prioritas vaksin virus Corona ke AS merupakan langkah yang tidak dapat dipahami. Menurutnya, keputusan seperti itu sangat memalukan karena vaksin virus Corona yang berhasil harus menjadi barang publik milik dunia.