Prancis Tindak Keras Islam Radikal di Tengah Cekcok dengan Turki

Renne R.A Kawilarang, BBC Indonesia
·Bacaan 5 menit

Masjid di Pantin, yang terletak di timur laut kota Paris, menjadi satu pertanda bahwa ada yang berbeda kali ini.

Bangunan itu, berbentuk seperti hanggar pesawat terbang dengan jendela kecil bertengger tinggi di dindingnya yang bergelombang, kini kosong dan ditutup.

Di luarnya ada pemberitahuan resmi, dilaminating dengan plastik supaya tidak basah karena hujan, mengumumkan penutupan paksa oleh pemerintah karena "keterlibatan dalam gerakan Islam", dan karena turut membagikan video media sosial yang menyasar guru Samuel Paty.

Penghormatan untuk Samuel Paty di Montpellier, 21 Oktober 2020
A shocked nation mourned Samuel Paty
Masjid Pantin
Masjid Pantin - ditutup oleh pemerintah Prancis.

Tindakan keras pemerintah Prancis terhadap Islamisme radikal, sebagai tanggapan atas pemenggalan guru sejarah di luar Paris bulan ini, berlangsung cepat dan tegas — rentetan penyelidikan, penutupan, rencana, dan proposal yang kadang-kadang sulit diikuti.

"Ketakutan akan berganti sisi," kata Presiden Emmanuel Macron seperti dikutip Dewan Pertahanan pekan lalu.

Pemerintah mengumumkan lebih dari 120 penggeledahan rumah individu, pembubaran asosiasi yang dituduh menyebarkan retorika Islamis, rencana menyasar pendanaan teroris, dukungan baru untuk guru, dan tekanan baru pada perusahaan media sosial untuk mengawasi konten secara lebih efisien.

Tindakan dalam skala seperti ini tidak pernah dilakukan setelah serangan lain dalam masa jabatan Presiden Macron, meskipun pernah terjadi pembunuhan kejam terhadap sekitar 20 orang, di antaranya petugas polisi, seorang perempuan muda di stasiun kereta api, dan orang-orang yang sedang berbelanja di pasar Natal. Jadi apa yang berbeda sekarang?

Pengawasan lebih luas

Jerome Fourquet adalah seorang analis politik dan direktur lembaga pemungutan suara IFOP. Ia percaya bahwa serangan kali ini berbeda, baik dalam hal kebrutalannya maupun targetnya yaitu seorang guru, dan bahwa telah terjadi "perubahan haluan" dalam pemerintahan.

"Kami tidak lagi berurusan dengan jaringan jihadis yang terorganisir," ujarnya, "tetapi seorang teroris yang berasal dari negara kami sendiri, seorang individu terisolasi yang teradikalisasi.

"Pemerintah percaya bahwa tanggapannya tidak bisa hanya soal penegakan hukum. Mereka juga perlu mengelola jaringan sosial dan asosiasi, karena kasus tragis ini menyoroti seluruh jaringan yang menyebarkan ujaran kebencian dalam masyarakat. Sistem perlu diubah."

Ia berkata survei IFOP dua tahun lalu menunjukkan bahwa sepertiga guru telah "menyensor diri sendiri" demi menghindari konflik terkait sekularisme.

Ia yakin pemerintah benar dalam menantang hal yang ia sebut ancaman ideologis terhadap hukum Prancis, di samping ancaman keamanan.

Tetapi Laurent Mucchielli, sosiolog di Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis, mengatakan Presiden Macron dan pemerintahannya "bertindak berlebihan" karena alasan politik; Khususnya, pemilihan presiden tahun 2022.

"Macron membuat situasi semakin panas," kata Mucchielli. "Ia tidak mau kelihatan lemah, dibandingkan dengan [penantang dari] kelompok sayap kanan dan ekstrem kanan.

"Tujuan utamanya ialah terpilih kembali pada 2022, [jadi] ia perlu menguasai isu [yang diperhatikan] ekstrem kanan. Dan tema mereka, sejak akhir abad ke-19, adalah imigrasi dan keamanan. "

Sebuah jajak pendapat pekan lalu menunjukkan bahwa pemimpin kelompok ekstrem kanan, Marine Le Pen, adalah pemimpin politik yang paling dipercaya di Prancis dalam perang melawan terorisme.

Macron ada di bawahnya, dengan selisih empat poin. Kedua pemimpin itu bisa saja berhadapan satu sama lain dalam pemilihan presiden 18 bulan lagi.

Keamanan secara luas dipandang sebagai titik lemah di baju zirah Presiden Macron, kendati citranya yang kuat di luar negeri dan reformasi ekonomi yang kuat di dalam negeri.

Tapi Marine Le Pen juga menganggap ekspresi publik yang damai dari Islam sebagai ancaman bagi identitas nasional Prancis.

Unjuk rasa Anti-Islamfobia di Paris, 27 Oktober 2020
Kelompok Muslim berdemonstrasi menentang Islamofobia di Prancis.

Ketegangan budaya

Selama masa jabatannya, Macron sangat berhati-hati dalam membedakan antara ancaman keamanan dan sekularisme.

Untuk waktu yang lama, ia sering mengelak dari pertanyaan seputar jilbab, pakaian renang burkini, atau makanan halal di sekolah.

Namun panasnya politik seputar ekspresi agama di Prancis kadang-kadang membuat kehalusan terasa seperti kemewahan.

Pada bulan September, Anne-Christine Lang, seorang anggota parlemen dari partai liberal La Republique En Marche (LREM), yang didirikan Macron, keluar dari Majelis Nasional setelah diminta untuk mendengarkan kesaksian dari seseorang yang mengenakan jilbab.

"Saya tidak bisa menerima bahwa di dalam Majelis Nasional, di dalam jantung demokrasi, kami menerima seseorang yang mengenakan jilbab," katanya.

Pegawai negeri - seperti guru dan wali kota - dilarang menunjukkan tanda-tanda keyakinan agama secara jelas, tetapi larangan itu tidak berlaku bagi anggota masyarakat, bahkan di dalam gedung-gedung umum.

Tetapi itu tidak mencegah perdebatan sengit tentang apakah orang tua yang berjilbab boleh menemani anak mereka dalam perjalanan sekolah, atau apakah perenang di pantai boleh mengenakan burkini; perdebatan yang biasanya disertai dengan tuduhan pemuasan dari kelompok Kanan, dan Islamofobia dari kelompok Kiri.

Perdebatan politik yang panas ini ditambah hiruk-pikuk baru setelah pembunuhan Samuel Paty, guru yang menjadi sasaran serangan brutal karena mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di dalam kelas.

Dimensi internasional

Dan terlepas dari apakah tanggapan pemerintah membuahkan dukungan bagi Presiden Macron di dalam negeri, ia jelas telah menimbulkan kritik di luar negeri.

Ada protes di Libya, Bangladesh dan Jalur Gaza, bersamaan dengan seruan untuk memboikot produk Prancis dan perang kata-kata yang berkembang dengan Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung boikot, dan secara terbuka mempertanyakan kesehatan mental Macron, setelah sang pemimpin Prancis membela nilai-nilai sekuler Prancis pekan lalu, dengan mengatakan negara itu "tidak akan pernah menyerahkan kartun [nya]".

Prancis membalas dengan menarik duta besarnya.

Namun, seperti dalam banyak hubungan yang rumit, perselisihan satu ini punya sejarah panjang.

Macron sejak lama menyimpan banyak kekesalan terhadap sejawatnya dari Turki, antara lain karena operasi Turki melawan milisi Kurdi di Suriah, eksplorasi gas di Mediterania timur, dan dugaan melanggar embargo senjata Libya.

Sekarang satu pembunuhan yang mengejutkan dan tanggapan Prancis terhadapnya telah memicu perselisihan baru - baik di dalam maupun di luar Prancis - mengenai batasan antara agama dan politik, dan bagaimana mereka digunakan oleh mereka yang berkuasa.