Presdir Waskita Beton Precast soal Menang PKPU: Pondasi Baik untuk Kembali Bertumbuh

Merdeka.com - Merdeka.com - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil mencapai kesepakatan damai dengan seluruh kreditur melalui proses homologasi. Hal itu telah diputuskan berdasarkan hasil keputusan sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan agenda pemungutan suara (voting) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Juni 2022.

President Director WSBP, FX Poerbayu Ratsunu menyatakan bahwa hasil PKPU ini menjadi motivasi dan pondasi yang baik untuk WSBP kembali bertumbuh. Ini adalah jejak awal untuk babak baru pemulihan kinerja WSBP.

"New chapter, new strength. Ini awal mula pemulihan kembali WSBP menjadi perusahaan berkinerja unggul dan kuat," kata Poerbayu dikutip di Jakarta, Selasa (21/6).

Ke depannya, Manajemen WSBP akan melakukan strategi perbaikan untuk dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis dan terwujud pemulihan kinerja perusahaan sehingga dapat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada para kreditur.

"Kami siap mematuhi komitmen kepada para kreditur, serta siap untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," jelas Poerbayu.

Proses pemungutan suara/voting sendiri berlangsung sejak Jumat (17/6). Berdasarkan hasil akhir voting, sebesar 92,8 persen kreditur konkuren dan 80,6 persen kreditur separatis telah mendukung dan memberikan suara setuju dalam voting rencana perdamaian WSBP.

Pembacaan hasil voting dilakukan oleh Tim Pengurus PKPU WSBP yang beranggotakan Allova Herling Mengko, Daud Napitupulu, dan Jesica Novita Puspitaningrum, dengan disaksikan oleh Hakim Pengawas.

Pengurus PKPU WSBP Allova Herling Mengko menyampaikan bahwa proses sidang berjalan kondusif meski tidak seluruh kreditur menyatakan setuju atas penawaran perdamaian. "Berjalan cukup kondusif, namun memang ada sedikit kreditor yang keberatan, tapi ini masih hal yang lumrah dalam dinamika PKPU," kata Allova.

Pemegang Obligasi

Sebagai informasi, pemegang obligasi tidak dapat memberikan suara karena perwakilan pemegang obligasi tidak menyampaikan dokumen yang disyaratkan sehingga tidak memiliki legal standing yang cukup.

Allova menerangkan, sebetulnya para pemegang obligasi bukan tidak memiliki hak suara, akan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan yang mana kewenangan tersebut harus dilandasi pada suatu keputusan. Dalam konteks pemegang obligasi, kedudukan tertinggi sebuah keputusan adalah hasil rapat umum pemegang obligasi.

"Jadi kita mengacu pada perjanjian perwaliamanatan yang mana itu disyaratkan. Dan surat keputusan itu tidak ada, tidak bisa mereka tunjukkan, padahal secara formal sudah pernah kita minta, tapi itu tidak dipenuhi. Sehingga dalam hal ini mereka tidak punya legal standing," kata Allova.

"Dalam voting kemarin kami sudah meminta wali amanat agar menyampaikan hasil keputusan rapat umum pemegang obligasi terhadap usulan rencana perdamaian yg diajukan oleh Waskita Beton, ternyata hal itu tidak bisa disampaikan beberapa pemegang obligasi yang tidak setuju," sambung dia.

Dia menegaskan, secara keseluruhan proposal perdamaian disambut baik. Hal itu terlihat dari angka yang ada, dimana mayoritas kreditor dari 9 perbankan menyatakan setuju dan hanya 1 pihak yang menolak.

"Kemudian kreditor konkruen didukung mayoritas para vendor, sehingga bisa disimpulkan proposal perdamaian ini diterima oleh para kreditor," ungkapnya. [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel