Presiden bagikan 13.455 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kaltara

·Bacaan 2 menit

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).

"Saya senang pada siang hari ini Bapak/Ibu semuanya telah memegang sertifikat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak/Ibu miliki," kata Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden dari Tarakan, Kaltara, Selasa.

Presiden mengaku sering mendengar keluhan masyarakat terkait dengan sengketa tanah. Sengketa itu juga rentan merugikan masyarakat pemilik tanah karena masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Oleh karena itu, Presiden meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian penerbitan sertifikat tanah agar bagi masyarakat.

"Saya perintahkan kepada Pak Menteri pada saat itu, di atas heli, 'Pak, yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka', supaya tidak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," kata Presiden.

Dalam 5 tahun terakhir, kata Presiden, Pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat.

Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi masyarakat.

"Saya terima kasih pada Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, tidak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," kata Presiden.

Turut hadir dalam penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat itu, antara lain Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Baca juga: Presiden Jokowi: Izin kawasan industri harus keluar dalam hitungan jam

Baca juga: Presiden Jokowi mulai pembangunan kawasan industri hijau Kaltara

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel