Presiden China ke Myanmar untuk kunjungan kenegaraan penting

Naypyitaw, Myanmar (AP) - Presiden China Xi Jinping pada Jumat bertolak ke Myanmar untuk melakukan kunjungan kenegaraan, yang tampaknya ditujukan untuk memperdalam hubungan pada saat yang sangat penting.

Selain menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara China dan Myanmar, kunjungan itu dilakukan Xi di tengah prospek untuk secara signifikan meningkatkan profil dan investasi China pada masa depan.

Duta besar China untuk Myanmar Chen Hai mengatakan kepada para wartawan China pekan lalu bahwa, selama kunjungan Xi, kedua negara akan menandatangani perjanjian di "bidang politik, ekonomi, lapangan pekerjaan serta kerja sama kawasan." Beberapa dari perjanjian itu diperkirakan akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur utama, yang akan memperluas keberadaan strategis Beijing sepanjang jalan menuju Samudra Hindia.

Suatu faktor yang sulit adalah pemilihan umum Myanmar, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2020. Terlalu banyak pergerakan dan urusan dengan China bisa membuat pemerintahan Aung San Suu Kyi rentan dihujani tuduhan dari lawan-lawan politik bahwa pemerintah sedang menjual negara.

Lawatan itu akan menjadi yang pertama kali dilakukan Xi ke Myanmar, juga ke luar negeri pada tahun ini. Jiang Zemin adalah presiden terakhir China yang berkunjung ke Myanmar pada 2001. Saat itu, ia menandatangani beberapa perjanjian ekonomi dan perbatasan.

Duta Besar Chen mengatakan Xi akan melakukan pertemuan dengan Presiden Myanmar Win Myint, Penasihat Negara Suu Kyi --yang adalah pemimpin de facto negara, panglima Jenderal Senior Ming Aung Hlaing, serta sejumlah anggota parlemen dan tokoh penting lainnya.

Myanmar adalah pengganjal bagi ambisi geopolitik China. Negara itu menawarkan akses ke Samudra Hindia, yang akan memungkinkan impor minyak dan gasnya yang cukup besar dari Teluk bisa melintas melalui Selat Malaka. Myanmar juga berfungsi sebagai jembatan ke Asia Selatan dan wilayah di luar itu bagi Prakarsa Sabuk dan Jalan Beijing. Melalui prakarsa ambisius itu, akan dibangun jalan kereta api, jalan raya, pelabuhan dan berbagai infrastruktur lainnya, yang akan menghubungkan China dengan titik-titik lainnya di Asia serta menuju Eropa dan Afrika.

China merupakan sekutu yang tak diragukan lagi bagi Myanmar. Beijing memberikan dukungan diplomatik ketika Myanmar menghadapi kecaman luas terkait catatan hak asasi manusia. Reaksi terhadap gerakan yang dilancarkan Myanmar untuk menindak pemberontakan membuat negara itu diancam dengan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat. Gerakan kontrapemberontakan itu telah menyebabkan lebih dari 700.000 warga minoritas Muslim Rohingya lari menyelamatkan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Bulan lalu, kasus dugaan Myanmar melancarkan genosida dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Belanda. Proses kasus tersebut di mahkamah pada hakikatnya mengesahkan status negara Asia Tenggara itu, yang cenderung dianggap bersalah.

China selama bertahun-tahun membela Myanmar di berbagai forum, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai imbalan, Myanmar mendukung posisi Beijing pada isu seperti klaim China atas wilayah di Laut China Selatan.

Yang lebih penting adalah, China sebagai investor utama dan mitra dagang bagi Myanmar menawarkan jaminan ekonomi jika negara-negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap negara itu.

Hanya beberapa hari sebelum Suu Kyi berangkat ke Den Haag pada Desember untuk memimpin delegasi negara pada persidangan pertama di Mahkamah Internasional, Menteri Luar Negeri Wang Yi bertemu dengannya untuk melakukan pembicaraan. Pengadilan akan menggelar sidang berikutnya pekan depan.

"Xi berkunjung ke Myanmar pada saat yang tepat. Dan Myanmar ingin mengunjukkan kepada dunia Barat bahwa China mendukungnya. Sebelum persidangan ICJ dilangsungkan pada Desember 2019, menteri luar negeri China berkunjung, dan sekarang sebelum langkah-langkah sementara diumumkan, Xi akan berkunjung," kata aktivis Rohingya yang berpusat di Jerman, Nay San Lwin kepada Associated Press. "Menurut saya ini bukan kebetulan. Myanmar ingin mengatakan kepada Barat agar berhati-hati kalau mereka berniat menjatuhkan sanksi."

Beijing dalam beberapa tahun belakangan ini telah melancarkan persaingan sengit dengan Washington untuk menancapkan pengaruh di Asia Tenggara.

China juga menggunakan pengaruhnya dengan berbagai kelompok etnis pemberontak Myanmar di wilayah-wilayah perbatasan negara itu, yang berperang untuk mendapatkan otonomi dari pemerintah pusat.

Sementara China telah mendorong pembicaraan perdamaian antara pemberontak dan pemerintah Myanmar, hubungan erat yang dimiliki Beijing dengan kelompok-kelompok pemberontak itu memungkinkan China tetap memiliki opsi untuk mengancam penggunaan kekerasan, yaitu dengan memanfaatkan kelompok-kelompok gerilyawan etnis sebagai proksi.

Apa yang tampaknya akan menjadi keuntungan setimpal dengan China belum tentu berlaku di dalam negeri Myanmar. Itulah yang dikhawatirkan Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi saat partai yang dipimpinnya itu menghadapi pemilihan umum baru. Selama ini, selalu ada arus bawah kuat terkait sentimen anti-China. Sentimen itu kadang-kadang meningkat karena ada proyek-proyek dukungan China yang dijalankan secara tidak sensitif dan tidak memedulikan perasaan masyarakat setempat. Perlakuan seperti menimbulkan tuduhan penguasaan lahan, kerusakan lingkungan serta tindakan menjual sumber daya negara.

Bahkan, pemerintahan sebelumnya yang didukung militer terpaksa memenuhi permintaan rakyat untuk menangguhkan rencana proyek raksasa bendungan hidroelektrik Myitsone senilai 3,6 miliar dolar pada 2011, namun proyek itu belum dibatalkan. Para aktivis berencana melancarkan protes soal proyek itu pada Sabtu di luar Kedutaan Besar China di Yangon.

Berbagai hambatan kemungkinan akan dibersihkan selama kunjungan Xi agar proyek lainnya yang mungkin lebih penting bagi Beijing, yaitu Zona Ekonomi Khusus Kyaukphyu di Teluk Benggala, bisa berjalan. Dengan memiliki dermaga laut dalam, wilayah ekonomi khusus itu akan menjadi ujung Koridor Ekonomi China-Myanmar sepanjang 1.700 kilometer. Koridor itu merupakan suatu rantai utama dalam Prakarsa Sabtu dan Jalan, yang ujung lainnya berada di Provinsi Yunnan, China.

Wilayah khusus itu juga mencakup saluran pipa minyak dan gas lintas perbatasan, yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun, serta jalan utama kereta api kendati perkiraan biaya yang besar membuat proyek itu tertunda.

Amnesty International adalah salah satu pihak yang mengkritik proyek-proyek bantuan China tersebut.

"Dengan perjanjian ekonomi dan infrastruktur utama diperkirakan akan ditandatangani selama kunjungan Presiden Xi, kurangnya transparansi terkait perjanjian-perjanjian itu sangat mengkhawatirkan," kata kelompok pembela hak asasi manusia itu dalam pernyataan pada Kamis. "Investasi infrastruktur bisa membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mewujudkan hak-hak asasi manusia melalui peningkatan akses pada layanan dasar dan ketersediaan lapangan pekerjaan."

"Tapi keuntungan-keuntungan ini tidak tersalurkan kalau kalangan yang menanggung dampak terbesarnya, yaitu perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang rumah, kesehatan, mata pencaharian mereka terkena dampak, tidak diajak bicara secara layak sebelum konstruksi dilakukan dan tidak dilindungi dari kemungkinan dirugikan. Hak asasi manusia, transparansi, dan konsultasi dengan masyarakat harus diutamakan dalam proyek-proyek ini."

------

Penulis Associated Press Grant Peck di Bangkok berkontribusi untuk laporan ini.