Presiden: Hasil pemanfaatan anggaran ketahanan pangan harus konkret

Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa pemanfaatan anggaran ketahanan pangan 2022 sebesar Rp92,3 triliun harus membuahkan hasil yang konkret.

"Gede banget lho ini, hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa? Harus jelas. Kalau enggak, Rp92 triliun kita belikan beras untuk stok saja," kata Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden merincikan bahwa dari total Rp92,3 triliun tersebut, Rp36,5 triliun di antaranya untuk kementerian/lembaga, yakni Kementerian Pertanian sebesar Rp14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp15,5 triliun, dan kementerian-kementerian lain Rp0,6 triliun.

Di Kementerian PUPR, Presiden mencatat bahwa anggaran tersebut, antara lain, dimanfaatkan untuk merampungkan pembangunan sembilan bendungan. Jumlah itu akan menambah 29 bendungan yang sudah selesai dari 61 bendungan yang pembangunannya sedang berlangsung.

Sesudah itu Presiden meminta Kementerian PUPR langsung memanfaatkan anggaran tersebut untuk infrastruktur-infrastruktur yang bisa langsung dimanfaatkan oleh rakyat, seperti embung (waduk kecil) dan irigasi.

"Embung yang bisa langsung dimanfaatkan, mungkin memang enggak mencakup luasan yang gede, tapi harus yang banyak. Kemudian irigasi-irigasi yang langsung masuk seperti kita lihat di NTT, konkret dan langsung produksi," katanya.

Harus menetas

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia tidak punya banyak waktu dan harus bisa segera memanfaatkan kesempatan untuk mengoptimalkan peluang yang muncul dari ancaman krisis pangan dunia.

Kemudian Rp33,8 triliun dari anggaran ketahanan pangan 2022 dialokasikan sebesar Rp25,3 triliun untuk subsidi pupuk, Rp3 triliun belanja-belanja cadangan beras, Rp2,6 triliun belanja stabilitas harga pangan, dan Rp2,9 triliun cadangan subsidi pupuk.

"Ini gede-gede sekali. Ini harus jelas larinya ke mana, manfaatnya apa. Sekali lagi kia dalam suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik," kata Presiden.

Sisa Rp21,9 triliun dari anggaran ketahanan pangan 2022 akan ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK).

"Ini juga tolong dilihat betul, Bu Menkeu dan kementerian terkait. DAK fisik Rp8,1 triliun, DAK nonfisik Rp2,2 triliun, dan dana desa Rp13,6 triliun. Ini harus betul-betul menetas hasilnya, harus menetas, bermanfaat," ujar Presiden.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Presiden mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan dampak jangka panjang pandemi COVID-19 dan berlanjutnya invasi militer Rusia ke Ukraina bisa disikapi secara cermat dan dimanfaatkan menjadi peluang.

Peluang tersebut ada karena Indonesia masih memiliki lahan yang cukup luas dan dukungan sumber daya manusia dalam hal ini petani untuk memproduksi komoditas pangan.

Presiden juga sempat mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah meminta ekspor beras dari Indonesia dengan kisaran 100 ribu ton per bulan hingga 2,5 juta ton sepanjang sisa tahun ini.

Baca juga: BRIN: Teknologi cegah kehilangan pangan perkuat ketahanan pangan

Baca juga: Moeldoko: Sorgum jadi "game changer" masalah ketahanan pangan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel