Presiden Jokowi minta BPKP-APIP kawal realisasi komitmen belanja PDN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal realisasi komitmen belanja produk dalam negeri (PDN).

"Saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi bertambah. Lapangan pekerjaan kita menjadi semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," katanya saat memberi sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden mengapresiasi laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan bahwa per Senin (13/6) kemarin telah tercapai realisasi komitmen belanja PDN oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (KLD) dan BUMN yang telah mencapai Rp180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp400 triliun.

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari komitmen belanja KLD dan BUMN yang dalam periode sama senilai Rp722,88 triliun.

"Kalau saya hitung komitmen kita itu sudah Rp839 triliun, tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp720 triliun. Oke, itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan, itu tugasnya bapak ibu mengawal ini," kata Presiden.
Presiden juga mengapresiasi peningkatan jumlah e-katalog lokal yang dioperasikan oleh pemerintah daerah dari 46 pemda menjadi 123, sembari tetap berpesan agar BPKP dan APIP melanjutkan fungsi pengawasan.

"Naiknya cepat, ini pasti kejar-kejar BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten/kota provinsi segera memiliki e-katalog lokal, sehingga semua produk-produk lokal itu masuk semuanya," katanya.
Baca juga: Kepala BPKP: Komitmen belanja PDN meningkat jadi Rp722,88 triliun

Di sisi lain Presiden masih geram menerima laporan dari Kepala BPKP bahwa masih ada temuan pembelian 842 produk impor di dalam e-katalog yang menjadi realisasi transaksi belanja KLD dan BUMN, padahal produk-produk tersebut memiliki PDN pengganti.

"Untuk apa itu? Coret! 842 itu drop kalau memang produk dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang e-katalog? Inilah tugasnya APIP, BPKP," ujar Presiden Jokowi.

Sejak 30 Maret 2022 Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Inpres No. 2/2022 tercantum bahwa Presiden menginstruksikan agar sedikitnya 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menyerap produk UMKM dan Koperasi hasil produk dalam negeri (PDN).

Inpres tersebut juga menginstruksikan agar sedikitnya Rp400 triliun dari APBN dan APBD 2022 agar dibelanjakan untuk PDN dengan prioritas produk UMKM.

Turut hadir dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Hadir pula Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
Baca juga: Presiden minta tetap beli produk dalam negeri meski harga lebih mahal
Baca juga: KSP: Kualitas produk dalam negeri bisa bersaing dengan negara lain

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel