Presiden Jokowi: Pemanfaatan wakaf untuk atasi kemiskinan

Ahmad Buchori
·Bacaan 3 menit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemanfaatan wakaf dalam sistem ekonomi syariah harus diperluas tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan.

"Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tapi dikembangkan ke tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin,
dalam acara "Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021".

Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Sekretaris KNEKS. Presiden Jokowi sendiri adalah Ketua KNEKS.

"Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang pada hari ini menjadi bagian penting bukan hanya meningkatkan 'awereness', kepedulian dan literasi masyarakat dalam hal ekonomi syariah tapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara kita," tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pada 2021, pemerintah masih akan terus mencari jalan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

"Sebelumnya saya telah berkali-kali menyampaikan menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian juga yang berkaitan dengan perluasan akses permodalan dan penguatan keterampilan dalam perubahan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial," ungkap Presiden.

Salah satu langkah terobosan yang perlu dipikirkan, menurut Presiden Jokowi, adalah pengembangan lembaga keuangan syariaf yang dikelola berdasarkan sistem wakaf.

"Potensi wakaf sangat-sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp188 triliun," ungkap Presiden.

Potensi wakaf tersebut baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak termasuk dalam bentuk uang.

Namun Presiden Jokowi mengaku masih banyak pekerjaan rumah dalam membangun ekonomi syariah nasional.

"Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih rendah, masih 16,2 persen, masih rendah. Masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, masih banyak peluang untuk dapat dioptimalkan," tambah Presiden.

Hal lain yang perlu dikerjakan adalah untuk menata rantai nilai halal pada sektor riil yang mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

"Kita memperkuat ekonomi syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia yang kita sudah targetkan Insya Allah Februari bisa diselesaikan. Kita membangun bank wakaf mikro di berbagai tempat dan memperkuat lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf, untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat," jelas Presiden.

Dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sementara wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Seseorang yang ingin berwakaf dapat melakukan dengan minimal Rp1 juta yang dilakukan dengan menyetorkan ke salah satu dari 9 bank selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai 20 Desember 2020 total wakaf tunai yang sudah terkumpul melalui dan dititipkan di bank adalah sebesar Rp328 miliar, sedangkan "project based" wakaf mencapai Rp597 miliar.

Baca juga: Menkeu: Literasi rendah tantangan kembangkan ekonomi syariah

Baca juga: Presiden Jokowi : Potensi wakaf uang bisa tembus Rp188 triliun

Baca juga: Presiden dan Wapres luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang