Presiden Jokowi Teken Surat Pengunduran Diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima surat pengunduran diri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. Jokowi sudah meneken Keputusan Presiden terkait pengunduran diri Lili.

"Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keppres Pemberhentian LPS," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (11/7).

Faldo mengungkapkan, penerbitan Keppres itu sudah sesuai prosedur yang ada. Hal ini juga mengikuti syarat di UU KPK.

"Penerbitan keppres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK," ucap Faldo.

Respons Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri tak banyak berkomentar soal mundurnya Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua KPK. Firli hanya menyerahkan hal tersebut kepada Dewan Pengawas KPK.

"Ya, nanti serahkan ke Dewas, ya. Kita tidak boleh mendahului Dewas, ya," ujar Firli menanggapi surat pengunduran diri Lili Pintauli.

Saat disinggung soal dirinya dan komisioner KPK lainya sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, mantan Deputi Penindakan KPK itu lagi-lagi tak menjawa tegas. Dirinya kembali menyerahkan hal itu kepada Dewas KPK.

"Oke makasih, ya. Nanti ada penjelasan langsung dari Dewas, ya," kata Firli.

Diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dikabarkan sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan pimpinan KPK. Surat itu sudah disampaikan ke Ketua KPK Firli Bahuri.

Lili mengundurkan diri diduga lantaran kasus dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP Mandalika yang mulai disidangkan Dewan Pengawas KPK pekan depan.

Namun Firli mengaku tak tahu soal kabar pengunduran Lili tersebut. "Wah, aku belum tahu," kata Firli di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan Kamis (30/6).

Kasus dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP Lili Pintauli Siregar naik ke persidangan. Sidang perdana rencananya bakal digelar pada 5 Juli 2022.

"Ya sidang etik bagi LPS dijadwalkan tanggal 5 Juli 2022," ujar anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangannya, Jumat (1/7).

Sebelumnya, saat diperiksa Dewas KPK, Lili dicecar banyak pertanyaan. Anggota Dewas KPK Albertina Ho tak merinci soal materi pemeriksaan terhadap Lili.

Namun, dia menyebut pihaknya mencecar banyak pertanyaan kepada mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu. "Cukup banyak yang ditanyakan," kata Albertina.

Dia tak menjawab rinci saat ditanya apakah Lili mengaku menerima tiket dan hotel menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika.

"Untuk jelasnya konfirmasi saja kepada yang bersangkutan, tentu akan lebih jelas dan tepat," kata Albertina.

Lili Pintauli diduga menerima gratifikasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pertamina.

Berdasarkan informasi yang diterima, Lili mendapatkan tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort selama kurang lebih satu minggu.

Pada kasus ini Dewas KPK pernah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati. Nicke diperiksa Dewas KPK di Gedung ACLC KPK pada Rabu (27/4).

Nicke yang diperiksa sekitar satu jam terkait dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ini memilih bungkam usai pemeriksaan. Nicke yang dikawal beberapa pegawai PT pertamina memilih meninggalkan awak media tanpa membuka suara sedikit pun. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel