Presiden Jokowi: UMKM harus terus didukung agar bisa naik kelas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR menargetkan jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital dapat meningkat menjadi 30 juta UMKM pada 2024 dari 19 juta UMKM saat ini.

"19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi menekankan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Pemerintah akan terus mendigitalisasi ekonomi untuk membantu pemberdayaan UMKM.

"UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi ajak UMKM manfaatkan aplikasi daring dongkrak omzet

Selain itu Presiden Jokowi juga menekankan bahwa berbagai skema bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Kebijakan pemerintah yang telah mewajibkan penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, kata dia, akan menyerap produk UMKM.

“Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah telah mewajibkan agar kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan 40 persen dari total anggaran untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM.

Terkait penayangan UMKM di e-Katalog pemerintah, Presiden Jokowi telah menargetkan agar target 1 juta UMKM dapat onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada akhir 2022.

Dengan masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP, Presiden Jokowi menegaskan bahwa jajaran pemerintah tidak perlu lagi menggunakan produk impor.

Baca juga: Presiden Jokowi ancam buka kementerian dan pemda pembeli barang impor
Baca juga: Presiden Jokowi ancam buka kementerian dan pemda pembeli barang impor