Presiden Minta Sistem Perjalanan Dinas Dibenahi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kementerian, lembaga negara dan juga pemerintah daerah memperbaiki sistem perjalanan dinas sehingga efektif dan dapat dipertanggungjawabkan laporan keuangannya.

"Sistem perjalanan dinas, silahkan ditertibkan dan dibenahi. Ada masalah tak hanya di pusat tetapi juga di daerah diselesaikan dengan baik," kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden mengharapkan kementerian dan lembaga dapat memperbaiki hal tersebut sehingga setiap tahunnya semakin baik.

Ketua BPK Hadi Purnomo saat menyampaikan LHP LKPP) tahun 2011 dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) di Istana Negara Jakarta, Rabu mengatakan menemukan masalah terkait pelaporan keuangan perjalanan dinas.

"Kami temukan adanya pembayaran perjalanan dinas ganda, pelaksanaan belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban, pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dilaksanakan kegiatannya," kata Hadi Purnomo.

Ia menambahkan,"ada pula pembayaran perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban di 28 kementerian lembaga sebesar Rp29,32 miliar dan 150,65 ribu dolar AS."


Hadi mengatakan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ini, BPK menilai bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara "at cost" lebih baik dalam mengurangi penyimpangan dibanding secara `lumpsum`.

"Namun demikian sistem "at cost" tersebut masih memerlukan pengawasan yang lebih baik dan ketat dari para atasan langsung. Kami mengharapkan pemerintah mengambil langkah perbaikan atas permasalahan tersebut sehingga tidak lagi terjadi di masa mendatang," katanya.

BPK dalam LHP LKPP 2011, memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada 67 kementerian dan lembaga dari 87 yang diperiksa laporan keuangannya.

BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian pada 18 kementerian/lembaga dan opini tidak memberikan pendapat pada dua kementerian/lembaga.

Acara yang berlangsung di Istana Negara tersebut, dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, seluruh menteri kabinet dan juga pejabat negara lainnya.

LHP LKPP sebelum dilaporkan ke Presiden, oleh BPK pada 29 Mei 2012 sudah disampaikan pada DPR RI.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.