Presiden Sebut Pengadaan Barang Sumber Penyimpangan Negara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah pusat maupun daerah sebagai satu dari empat hal yang sering menjadi sumber penyimpangan uang negara.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya masih tetap mengindikasi, selama sembilan tahun saya menjadi Presiden, penyimpangan penggunaan uang negara lebih terpusat pada sejumlah hal," katanya.

Presiden kemudian menyebutkan keempat hal itu adalah pengadaan barang dan jasa baik pusat dan daerah, bantuan sosial baik pusat dan daerah, pajak dan perizinan.

"Banyak sekali pimpinan daerah yang harus diperiksa penegak hukum karena perizinan," katanya.

Menurut Presiden jika keempat bidang itu ditangani bersama-sama oleh pihak terkait maka hasilnya akan lebih baik lagi.

Lebih lanjut lagi ia menegaskan bahwa laporan BPK itu dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki laporan keuangannya lebih baik lagi di masa mendatang.

"Yang kita sentuh, kita perbaiki ini hulu dari penggunaan keuangan negara. Sistemnya, mekanismenya," katanya.

Presiden meyakini jika bagian hulu diperbaiki maka wilayah hilir juga akan semakin baik sehingga makin berkurang kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Menurutnya, hal ini merupakan tindakan preventif karena tujuan dari penindakan itu bukan untuk mengadili seseorang tapi menyelamatkan keuangan negara.

Mengenai LHP atas LKPP tahun 2012, Presiden meminta agar yang sudah baik dipertahankan sedangkan yang belum baik diperbaiki.

Sementara itu Ketua BPK Hadi Purnomo pada kesempatan itu memberikan Buku LHP-LKPP Tahun 2012, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat.

"Atas LKPP 2012, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP 2011," katanya..

Pemerintah, menurutnya telah melakukan perbaikan yang signifikan dengan melakukan peningkatan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian dan pencatatan aset tetap dan aset lainnya.

"Pemerintah telah menyelesaikan sebagian besar inventarisasi dan penilaian atas aset tetap, menetapkan peraturan pelaksanaan penyusutan barang milik negara, dan memperbaiki sebagian pencatatan aset eks BPPN," katanya.

Untuk itu, kata dia, BPK memberikan penghargaan kepada pemerintah yang telah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Mendampingi Presiden pada kesempatan ini hampir seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendikbud Mohammad Nuh, Menkes Nafsiah Mboi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menhut Zulkifli Hasan, dan Menteri PU Djoko Kirmanto. Hadir pula Jaksa Agung Basrief Arife, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.