Presiden Tanda Tangani Perpres RKP 2013

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.

RKP 2013 nanti akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun rencana kerja K/L tahun 2013. RKP juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah tahun 2013, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RAPABN 2013, kata Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Maruhum Batubara dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Menurutnya, pemerintah menggunakan RKP 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan K/L menggunakan RKP tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan DPR.

Ia menjelaskan, RKP tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun, dimulai pada 1 Januari 2013 dan berakhir pada 31 Desember 2013.

"RKP ini juga memuat arah kebijakan nasional selama satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan," ujarnya.

Dalam keterangan tertulis itu dipaparkan bahwa RKP tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan terdiri dari tiga buah buku.

Buku I tentang Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro, Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang, dan Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan.

Tema yang diusung dalam RKP 2013 adalah "Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat", dengan sejumlah isu strategis seperti Peningkatan Daya Saing; Peningkatan Daya Tahan Perekonomian Domestik, Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dan Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik.

Selain itu, RKP tahun 2013 juga disusun dengan memerhatikan rekomendasi dari forum konsultasi publik yang melibatkan partisipasi aktif dari organisasi mayarakat sipil.

Rekomendasi yang telah diakomodasi dalam RKP tahun 2013 diantaranya adalah memperbesar akses masyarakat miskin pada program-program penanggulangan kemiskinan, pengembangan pangan lokal sebagai pengganti beras, dan penyediaan mekanisme layanan pengaduan bagi pengentasan kemiskinan Kluster I.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.