Presiden Terbitkan Inpres 17/2011 Tentang Pencegahan Korupsi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Intruksi Presiden No.17/2011 tetang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang merupakan kelanjutan dari Inpres No 9/2011.

"Ini merupakan Inpres lanjutan, berlaku mulai Januari 2012. Kelanjutan inpres ini, intinya pencegahan dan pemberantasan korupsi berkelanjutan setiap tahun," kata Wakil Presiden dalam konferensi pers di Istana Wapres, Jumat, usai rapat pemberantasan korupsi.

Wapres menambahkan, Inpres terbaru tersebut merupakan langkah memperbaiki usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pemerintahan.

Dalam Inpres yang baru tersebut, semakin diperluas cakupan kementerian lembaga serta rencana aksi. Ada inpres No.9/2011 sebelumnya yang juga mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi mencakup 11 program, 102 rencana aksi dan dilaksanakan 16 kementerian dan lembaga terutama tiga kementerian dan lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sedangkan pada Inpres No.17/2011 yang akan mulai diberlakukan pada 2012 dalam usaha pencegahan dana pemberantasn korupsi di pemerintahan itu mencakup 13 fokus 106 rencana aksi.

Implementasi inpres tersebut diawasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP4. Laporan pengawasn dilakukan selama tiga bulanan dan dilaporkan kepada Presiden.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, dalam inpres terbaru untuk memonitor dan mengevaluasi selain dari UKP4 juga akan melibatkan partisipasi publik.

Selain itu, Inpres terbaru juga mengamanatkan adanya rencana aksi untuk pendidikan dan budaya antikorupsi.

"Fokusnya berupa pendidikan karakter bangsa yang beritegritas dan kampanye anti korupsi," katanya.

Ia menambahkan, capaian inpres sebelumnya di antaranya yang menonjol terkait diterapkannya sistem untuk `whistleblower` (peniup peluit) dan juga `justice collaborator` (mereka yang bekerja sama dengan aparat dalam mengungkap kejahatan).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, penerbitan Inpres tersebut merupakan upaya berkelanjutan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurut dia, upaya sebelumnya dengan Inpres no 9/2011 memiliki hasil yang cukup baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ia mengatakan, dalam 2011 telah terjadi peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dari 2,8 menjadi 3,0. Ke depan diharapkan indeks dapat lebih meningkat.

Sementara dalam konferensi pers tersebut Wakil Presiden hanya memberi pembukaan tak lebih 10 menit yang kemudian harus menuju Istana untuk bertemu Presiden.

Wapres ke Istana Presiden ditemani oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Sedangkan dalam konferensi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyianingsih, Menteri Perencanaan Pembangunan Armida S Alisjahbana, Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Jaksa Agung Basrief Arief, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indayana serta Wakapolri Komjen Nanan Soekarna.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

POLL

Apakah kandidat nama cawapres Jokowi yang beredar sekarang sudah sesuai dengan harapan Anda?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat