Presiden Tetapkan Perpres Harga BBM

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Merdeka.com
    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    MERDEKA.COM. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan untuk menunda rencana pelepasan saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri. …

  • AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    Merdeka.com
    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    MERDEKA.COM. PT Angkasa Pura II bersiap mengembangkan bandar udara berkonsep kebun binatang di Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Kementerian Perhubungan langsung mengkaji rencana itu, karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan.Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengaku baru mendengar proposal AP II itu. Dia mempersilakan operator bandara berkreasi dengan konsep layanan penerbangan, asal keamanan terjamin. ... …

INILAH.COM, Jakarta - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden RI No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, tanggal 7 Februari 2012.

Mengutip situs Kementerian ESDM, penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, perlu menata kembali kebijakan harga jual eceran dan pengguna jenis bahan bakar tertentu. Aturan ini terdiri dari 10 pasal dan berlaku mulai tanggal diundangkan.

Dalam pasal 1, diatur mengenai definisi jenis bahan bakar minyak tertentu, terminal BBM/depot/penyalur, Badan Pengatur dan usaha mikro.

Aturan ini juga menyatakan bahwa jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (kerosene), bensin (gasoline) RON 88 dan minyak solar (gas oil) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Harga jual eceran jenis BBM tertentu di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan:
a. Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500.
b. Bensin (gasoline) RON 88 sebesar Rp4.500.
c. Minyak solar (gas oil) sebesar Rp4.500.

Harga jual eceran jenis BBM tertentu tersebut, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarannya 5%.

Harga jual eceran BBM jenis tertentu, hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah yang tercantum dalam Lampiran Perpres. Perubahan rincian konsumen pengguna dan titik serah, ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam Lampiran, ditetapkan rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu, yaitu:

   1. Minyak tanah: rumah tangga, usaha mikro dan usaha perikanan.
   2. Bensin (gasoline) RON 88: usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.
   3. Minyak solar (gas oil): usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Perpres juga menyatakan, penggunaan jenis BBM tertentu oleh pengguna, secara bertahap dilakukan pembatasan. Pentahapan pembatasan diatur oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian.

Harga jual BBM tertentu dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan negara, selanjutnya dapat disesuaikan berupa kenaikan atau penurunan harga. Penyesuaian harga jual eceran jenis BBM tertentu, ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil sidang kabinet.

Jenis BBM tertentu dan atau campurannya, dilarang diangkut dan atau diperdagangkan ke luar negeri. Badan usaha dan atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan usaha dan atau masyarakat yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri ESDM dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Perpres ini, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian jenis BBM tertentu bagi konsumen pengguna. Dalam melakukan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan atau pemerintah daerah. Kerja sama dengan pemerintah daerah, dikoordinaiskan oleh Menteri dalam Negeri.

Penetapan alokasi volume jenis BBM tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna jenis BBM tertentu, ditetapkan oleh BPH Migas.

Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 9 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...