Prima harap pemerintah meninjau kembali keputusan menaikkan harga BBM

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono berharap pemerintah dapat meninjau kembali keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah diharap untuk meninjau ulang keputusan menaikkan harga BBM dengan mempertimbangkan situasi ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dia menilai kenaikan harga BBM akan memukul 70 persen rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. Selain itu, 64 juta pelaku UMKM juga akan terguncang, karena mereka masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi.

Menurut dia, upaya kompensasi dampak kenaikan harga BBM dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum tentu efektif. Selain nominal-nya yang terlalu kecil yakni Rp600 ribu untuk empat bulan, cakupan-nya juga hanya 20,65 juta orang dari 70 persen kelompok miskin dan rentan di Indonesia.

“Jika belum mampu membahagiakan rakyat, jangan persulit kehidupan mereka,” ujarnya.

Agus Jabo menjelaskan, kondisi APBN sepanjang Januari-Agustus 2022 mengalami surplus. Kondisi itu harusnya membuat pemerintah bisa mengamankan subsidi BBM, sehingga tidak perlu ada keputusan menaikkan harga BBM sekarang ini.

Apalagi, dalam pidato Presiden Jokowi menjelang peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI lalu juga menegaskan bahwa postur APBN cukup aman, bahkan surplus, sehingga bisa menjaga harga BBM tetap bisa dijangkau oleh rakyat.

Menurutnya, untuk menjaga ruang fiskal tetap aman, selain memaksimalkan pendapatan negara dari pajak, termasuk memaksimalkan potensi pajak kekayaan, pemerintah perlu mendorong efisiensi besar-besaran untuk belanja birokrasi.

Pemerintah juga bisa menghapus anggaran yang memanjakan pejabat negara seperti uang pensiun DPR, renovasi kantor dan lain-lain, serta menunda proyek-proyek yang tidak begitu mendesak seperti infrastruktur, pembangunan ibukota baru dan proyek lainnya.